Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mempercepat pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WtE) secara besar-besaran. Sebanyak 32 fasilitas PSEL ditargetkan langsung masuk tahap konstruksi dalam waktu sekitar tujuh minggu, menyusul status darurat yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, percepatan ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo. Karenanya, pemerintah kini memangkas waktu pengerjaan secara drastis dibandingkan proyek serupa sebelumnya.
"Di atas perintah Bapak Presiden semua karena darurat harus dipercepat, ya sudah kita ini maraton ya. Dulu itu 11 tahun cuma 2 (proyek). Bank Dunia, tadi Pandu (Chief Investment Officer Danantara) bilang itu 45 bulan. Kita 6 bulan sekarang, kita akan selesaikan 32 (proyek) itu dalam waktu 7 minggu (mulai pembangunan). Semuanya ini Waste to Energy, ini incinerator," kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Di tahap awal, pemerintah akan memulai proyek secara bertahap di sejumlah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut gelombang pertama akan mencakup enam wilayah, termasuk Bogor, Bekasi, dan Denpasar.
"Ini bertahap. Ini gelombang pertama 6. Tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Denpasar, Kabupaten Bekasi," ucap Bima ditemui dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, proyek ini menjadi langkah terobosan untuk mengurangi persoalan sampah nasional. Pada tahap awal, fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah sekitar 25% timbulan sampah. Jika diperluas dalam beberapa gelombang, masalah sampah diyakini bisa ditekan signifikan dalam 2-3 tahun ke depan.
Dari sisi kesiapan proyek, pemerintah memastikan pembangunan bisa segera dimulai setelah lahan tersedia. Namun, investor dituntut bergerak cepat dalam tahap eksekusi.
"Jadi harus mulai proses pembangunannya mulai. Kan ini baru lahannya siap, setelah itu mulai. Jadi investornya harus siap, kalau tidak diambil alih," imbuhnya.
Meski target percepatan dikejar, pemerintah mengakui kendala utama masih berkutat pada penyediaan lahan di sejumlah daerah. Wilayah yang belum siap akan masuk ke tahap berikutnya, mengingat proses investasi membutuhkan pembebasan lahan.
"Sejauh ini yang bermasalah itu lahannya. Makanya yang belum itu gelombang berikutnya. Kan tidak semua pemda punya lahan, ada yang investasi. Investasi kan harus ada proses pembebasan dan lain-lain," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pemerintah daerah sudah mulai bergerak. Pemprov Jawa Barat bersama sejumlah pemerintah kota dan kabupaten telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak pemenang tender untuk proyek WtE.
"Nanti kalau sudah selesai, kan beroperasinya kalau pembangunannya sudah selesai, mudah-mudahan cepat ya," kata pria yang akrab disapa KDM itu.
Fasilitas pengolahan sampah ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun depan, seiring dorongan pemerintah untuk mempercepat solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah, sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif.
(dce) Add as a preferred
source on Google
