Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menilai, Presiden Prabowo Subianto tengah membangun posisi leverage Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang semakin memanas.
Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai langkah diplomasi dan keterlibatan aktif Indonesia dalam forum internasional.
Utut menjelaskan, salah satu langkah awal yang menunjukkan strategi tersebut adalah ketika Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan kunjungan ke Kazan, Rusia, yang berujung pada keinginan Indonesia bergabung dalam BRICS.
“Di satu sisi kita paham penuh bahwa Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sedang me-leverage peta kita di percaturan politik internasional,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).
Ia memaparkan, langkah Indonesia untuk bergabung ke BRICS merupakan bagian dari strategi memperluas pasar dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertanyaannya ada apa Indonesia masuk BRICS? Ini kaitannya dengan yang nanti terakhir, ketika perang terakhir. Ketika itu jawaban saya tentu berdasarkan pemahaman saya bahwa kita masuk BRICS semata-mata untuk memperluas pasar ekonomi kita, untuk perkembangan, untuk growth. Kita tahu bahwa India, China, Russia, dan South Africa itu jumlahnya sudah hampir lebih dari dua per tiga penduduk dunia,” katanya.
Menurutnya, dengan masuknya Indonesia ke BRICS, peluang ekspansi produk nasional ke pasar global menjadi semakin besar, mengingat besarnya populasi negara-negara anggota.
Utut juga menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden yang dinilai sebagai bagian dari strategi diplomasi aktif di tengah dinamika global.
Ia menyebut kunjungan Presiden ke sejumlah negara, termasuk Rusia dan Prancis, sebagai langkah memperkuat hubungan internasional sekaligus menjaga kepentingan nasional.
“Jadi kalau produk kita bisa masuk sana, potensi ekonomi kita tumbuh dahsyat. Dan presiden juga pergi ke Brasilia, tentu sekali lagi konsep Bapak Presiden yang saya pahami dan saya cerna dan saya amati adalah selain me-leverage Indonesia ke percaturan politik dunia adalah untuk at the end of the day memperbaiki ekonomi kita,” kata Utut.
Lebih lanjut, ia menilai langkah diplomasi tersebut juga menjadi respons terhadap konflik global yang terus berkembang, sehingga Indonesia perlu memperkuat posisi tanpa harus terjebak dalam blok tertentu.
“Nah kemarin kita tahu ada perang lagi dan Pak Presiden pergi ke Pak Putin (Presiden Rusia Vladimir Putin) dan ke Pak Macron (Presiden Prancis Emmanuel Macron). Ini adalah menurut catatan kami, kali ke-49 presiden ke luar negeri,” jelas Utut.
Selain aspek diplomasi, Utut juga menyinggung kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat yang ditegaskan bukan merupakan aliansi militer, melainkan upaya memperkuat kapasitas pertahanan nasional.
“Yang penting pertama ini bukan aliansi militer. Ini terjadi lokasinya di Pentagon, 13 April 2026, antara Pak Sjafrie (Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin) dan di sana disebutnya Secretary of War, sebelumnya Secretary of Defense jadi memang ada konsep yang berbeda,” ujar Utut.
Ia menegaskan kedaulatan Indonesia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam isu pertahanan udara.
Utut memastikan tidak ada perjanjian terkait overflight atau lintasan udara antara Indonesia dan Amerika Serikat.
“Jadi tidak ada di sini yang sifatnya bahwa kedaulatan kita sudah diberikan kepada United States, utamanya di udara kita,” tutur Utut.
“Kemudian kedaulatan udara adalah mutlak artinya buat kita, jadi tetap harus ada notice kepada Kemhan dan Auri kita. Ada tiga pilar-pilar yang ketiga adalah bagaimana memperkuat TNI kita yaitu dengan konsep ada modernisasi dan transfer teknologi,” pungkas dia.
