tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bicara soal tuduhan adanya fee proyek penataan halaman Gedung Sate di Kota Bandung.
Persoalan proyek penataan halaman Gedung Sate sedang menjadi sorotan publik.
Dedi Mulyadi menggagas agar halaman Gedung Sate kelak akan disatukan dengan Lapangan Gasibu.
Jika rencana tersebut terwujud, maka Jalan Diponegoro di depan Gedung Sate akan ditutup dan diarahkan ke utara.
Kang Dedi Mulyadi turut memantau langsung proyek penataan halaman Gedung Sate.
Di tengah aktivitas pemantauan tersebut, Dedi Mulyadi menyinggung soal fee proyek.
Dedi Mulyadi seolah ingin menunjukkan bahwa tidak ada praktek ilegal pemberian fee terkait proyek penataan halaman Gedung Sate.
"Orang ini kan kalau yang begini pasti ngomong berapa persen fee-nya," ujar Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube pribadinya, seperti dilansir tvOnenews.com dari.Dedi Mulyadi menyatakan agar bertanya kepada kontraktor proyek tersebut apakah kenal dengan pejabat Pemprov Jabar untuk membuktikan adanya penyimpangan dalam pengadaan proyek."Tanya ama kontraktornya tuh, kenal enggak kontrakornya kita," kata Dedi Mulyadi.
"Enggak kenal kan, enggak kenal," lanjutnya.
Dedi Mulyadi pun mengungkapkan kekesalannya karena tuduhan adanya pungutan fee proyek kepada kontraktor yang mengerjakan penataan halaman Gedung Sate.
"Faa-faa, fee-fee," tegas Dedi Mulyadi.
Proyek penataan halaman Gedung Sate memang mendapat reaksi beragam dari masyarakat.
Ada yang setuju, namun juga ada yang menilai bahwa sebaiknya tidak dilakukan karena akan membuat Jalan Diponegoro dialihkan.
Namun menurut Dedi Mulyadi, penggabungan halaman Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu justru bermanfaat jika ada aksi demonstransi karena tidak perlu melakukan penutupan jalan seperti yang kerap dilakukan selama ini.
Proyek ini akan membuat sisi utara Lapangan Gasibu dipotong sedikit sebagai kompensasi penutupan Jalan Diponegoro yang sebelumnya melintasi depan Gedung Sate.
Di sisi lain, praktek fee proyek di lingkungan pemerintahan memang menjadi sebuah masalah besar yang merusak citra akuntabilitas di birokrasi.
Tak sedikit pejabat daerah yang terjerat kasus terkait fee proyek di lingkungan kerjanya.
