jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengaku prihatin terjadinya eskalasi kekerasan di Papua dari 2025 hingga April 2026 yang mengakibatkan ratusan korban jiwa.
“Semua korban itu anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia,” ujar Yorrys di Gedunf Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).
BACA JUGA: Sikapi Penembakan di Papua, Puspen TNI: Dua Insiden Berbeda, Tidak Saling Berkaitan
Ketua MPR RI for Papua itu mengatakan kekerasan ternyar terjadi pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Yorrys mencatat sembilan orang meninggal dunia, termasuk seorang balita dan tujuh lainnya luka berat dalam aksi kekerasan itu.
BACA JUGA: Begini Info Terima Komnas HAM soal Penembakan Menewaskan Warga Sipil di Papua Tengah
Menurut Yorrys, kondisi kekerasan di Papua Tengah menjadi akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
Semisal, ujar dia, tingginya angka kemiskinan di Tanah Papua yang secara konsisten berada pada level tertinggi secara nasional.
BACA JUGA: Persempit Ruang Gerak KKB, Satgas Habema Kuasai Markas Sementara di Papua Pegunungan
“Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal,” ujar Senator Dapil Papua Tengah itu.
Yorrys menekankan bahwa berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum tuntas telah memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.
Dia memang mengapresiasi komitmen pemerintahan era Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Namun, Yorrys menilai pendekatan itu perlu dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.
"Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” kata dia.
Atas dasar itu, Yorrys Raweyai bersama anggota DPD RI se-Tanah Papua menyampaikan sejumlah poin penting.
Dia berharap poin itu bisa dilakukan semua stakeholder demi menekan konflik di Papua tak berkelanjutan.
“Penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa,” ujar dia.
Menutup pernyataannya, Yorrys menegaskan bahwa harapan akan Papua sebagai Tanah Damai bukanlah hal yang mustahil, namun memerlukan kerja bersama yang konsisten dan berkelanjutan.
“Tanah Damai bukanlah mimpi, tetapi tidak akan pernah terwujud tanpa kolaborasi,” katanya.
Berikut tujuh poin anggota DPD RI se-Tanah Papua agar konflik di Bumi Cenderawasih bisa menurun.
1. Hentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua.
2. Pastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua.
3. Buka grand design dan road map penyelesaian konflik Papua secara transparan kepada publik.
4. Dorong dialog inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua.
5. Tuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan.
6. Atasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan.
7. Perkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik Papua. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
