Pantau - Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan dana APBN bagi iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Ia menyampaikan bahwa "Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP," ungkapnya.
Tidak Ada Kewajiban IuranPurbaya menjelaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban membayar iuran meskipun tergabung dalam BoP.
Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia dalam keanggotaan tersebut lebih difokuskan pada kontribusi pasukan perdamaian, bukan kontribusi finansial.
Ia menambahkan bahwa "Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel," tegasnya.
Purbaya juga menyampaikan bahwa posisi Presiden tetap konsisten dalam menjaga kepentingan rakyat Palestina.
Ia mengatakan bahwa "Jadi, Presiden posisinya jelas, kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin," ujarnya.
Prabowo Bantah Komitmen DanaSebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji memberikan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS kepada BoP yang diusung oleh Donald Trump.
Ia menegaskan bahwa tidak ada komitmen keuangan apa pun kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP.
Hal tersebut terlihat dari tidak hadirnya Indonesia dalam pertemuan founding donors di Washington pada 19 Februari.
Prabowo menyatakan bahwa "Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," jelasnya.
Presiden juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi melalui pengiriman pasukan perdamaian sesuai kebutuhan.
Ia mengatakan bahwa "Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," ungkapnya.
Pemerintah menyatakan akan terus mengikuti perkembangan ke depan termasuk kemungkinan kontribusi dalam proses pembangunan kembali Gaza.
Kontribusi Indonesia di masa depan akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan situasi yang berkembang.
