REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kembali memberi sinyal akan mengambil alih pengelolaan beban utang proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Namun, yang diambil alih bukan badan usaha PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), melainkan kewajiban utangnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan terkait hal tersebut sebenarnya sudah ada. Namun, pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga
Mengenal Aturan Nutri Level untuk Cegah Konsumsi Gula Berlebih
AHY: Kereta Api Berperan Besar Tekan Emisi dan Dorong Efisiensi Logistik
Kunjungi Tiga Negara, Gubernur Pramono Perkuat Kemitraan Strategis Menuju Top 50 Global City 2030
“Nanti setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya tidak berhak ngomong sekarang. Nanti tanya Pak AHY,” ujar Purbaya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan, keputusan sudah final, tetapi belum bisa disampaikan ke publik. “Yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan dan saya tidak berhak menyampaikan,” katanya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Di sisi lain, pemerintah masih merapikan skema yang akan dipakai. COO sekaligus Kepala BP BUMN Donny Oskaria menyebut pembahasan masih berjalan.
“Iya kemungkinan. Ini sedang kita rapatkan. Mudah-mudahan segera selesai. Ada beberapa skema yang kita siapkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
