JAKARTA — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP) bidang ketahanan pangan, Mardiono, menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan amanat konstitusi sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), khususnya terkait kedaulatan rakyat.
“Negara kita adalah negara demokrasi, esensinya kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini yang harus terus kita jaga bersama,” kata Mardiono, dikutip Selasa (21/4/2026).
Ia pun menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan mendorong kemandirian ekonomi nasional. Ia juga menyinggung arah kebijakan ekonomi nasional yang harus berpihak pada kemandirian, termasuk sektor pangan.
Mardiono kembali menegaskan jika Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras mulai 2025. “Pak Presiden Prabowo menginginkan kedaulatan di tangan rakyat, termasuk dalam ekonomi. Kita tidak boleh terus menjadi importir,” tuturnya.
Ia menyampaikan hal itu saat pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) PPP se-Pakuan Raya di Lido Lake Resort, Sukabumi, Senin, 20 April 2026. Muscab meliputi Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.
Adapun eks Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengungkapkan agar terus menjaga kondusivitas PPP di Jawa Barat. “Pak Ketum selalu berpesan, saya selaku pimpinan di Jawa Barat agar menghindari konflik internal dan mengedepankan kolaborasi dalam membangun kekuatan partai. Hindari ekses-ekses negatif dari event politik. Jangan sampai terjadi gaya belah bambu dan kepemimpinan harus dijalankan dengan bijaksana,” katanya.
Sementara Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Anri Hidayana, menyampaikan bahwa dengan soliditas dan kekompakan, kader bisa mendongkrak partai di bawah kepemimpinan Mardiono. “Kita yakin, kalau solid dan kompak, InsyaAllah PPP akan naik kelas,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
