Adopsi “Lapor Mas Wapres”, Mimika Hadirkan Kanal Aduan Digital Terpadu

Mimika: Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau Mimika Command Center di Kantor Bupati Mimika, Papua Tengah, Selasa, 21 April 2026. 

Peninjauan ini menyoroti penguatan layanan publik berbasis digital yang mengadopsi konsep “Lapor Mas Wapres”, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aduan secara langsung dan terhubung dengan pemerintah daerah.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, hadir lebih dekat dengan masyarakat serta memastikan setiap aspirasi dapat didengar dan ditindaklanjuti secara optimal.
 

Setibanya di lokasi, Wakil Presiden disambut oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba. Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau langsung sistem pengendalian dan pemantauan layanan masyarakat di ruang kendali.

Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan pentingnya integrasi data lintas sektor agar setiap aduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, terukur, dan transparan. Ia juga menyoroti perlunya sistem yang mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui pemantauan data secara real-time.

Selain itu, Wapres memberi perhatian pada kualitas laporan yang masuk. Menurutnya, mekanisme penyaringan perlu diperkuat agar laporan yang diproses benar-benar valid dan dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Peningkatan infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian, termasuk kualitas kamera pengawas untuk menunjang pemantauan di lapangan.

Dalam sesi interaksi melalui videotron, Wapres berdialog langsung dengan perwakilan masyarakat dari sejumlah distrik. Ia merespons berbagai aduan secara real-time, mulai dari persoalan sampah, layanan posyandu, distribusi makan bergizi gratis, listrik, hingga perumahan rakyat.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wapres menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Mimika Command Center sendiri berfungsi sebagai pusat kendali digital terpadu yang memantau berbagai layanan publik, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga persoalan sosial. Sistem ini juga terintegrasi dengan kamera pengawas di sejumlah titik yang terhubung dengan kepolisian dan dinas perhubungan.