Penulis: Kristiono
TVRINews, Sidoarjo
Ancaman yang ditimbulkan dari aktivitas semburan di kawasan Lumpur Sidoarjo kembali menjadi perhatian serius. Selain berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, kondisi ini dinilai menyimpan risiko besar terhadap keselamatan masyarakat maupun infrastruktur di sekitarnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa kawasan Lumpur Sidoarjo hingga kini masih berstatus bencana dan tidak layak dijadikan destinasi wisata. Ia menyoroti keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watu Kosek, yang berpotensi bergerak sewaktu-waktu dan memicu dampak fatal.
“Ini masih bencana, bukan tempat hiburan. Risikonya nyata dan dapat membahayakan nyawa,” ujarnya, Selasa, 22 April 2026.
Bambang juga menekankan pentingnya pengelolaan aliran lumpur yang optimal. Ia menyebut pengurangan volume lumpur yang dialirkan ke Sungai Porong dapat meningkatkan tekanan pada tanggul.
“Kalau pengaliran dikurangi, tanggul bisa jebol. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga sekitar, tapi juga mengancam jalur transportasi seperti jalan arteri dan rel kereta api,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk penanganan lumpur. Menurutnya, keselamatan publik harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar efisiensi anggaran.
“Untuk menyelamatkan satu nyawa saja harus disiapkan anggaran, apalagi ini menyangkut ribuan warga. Tidak boleh ada kompromi,” katanya.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Zulyana Tandju, menjelaskan bahwa pengelolaan lumpur dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Ia menyebut dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan volume pengaliran dari sekitar 21 juta meter kubik per tahun menjadi 13 juta meter kubik.
Penurunan tersebut berdampak pada kapasitas tampungan yang semakin cepat penuh. “Jika tampungan penuh dan terjadi curah hujan tinggi, potensi overtopping atau luapan sangat besar, dan itu bisa menyebabkan tanggul jebol,” jelasnya.
Zulyana mengungkapkan bahwa jika tidak ada peningkatan kembali volume pengaliran, maka dalam empat tahun ke depan kapasitas tampungan diperkirakan mencapai batas maksimal. Kondisi itu dapat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk jalur arteri Porong dan kawasan di sekitar tanggul.
Ia memastikan PPLS tetap melakukan monitoring dan penanganan optimal. “Selama semburan lumpur masih terjadi, kami akan terus hadir melakukan pengendalian demi menjaga keselamatan masyarakat dan infrastruktur,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
