Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti harga BBM domestik yang jauh lebih murah daripada negara tetangga. Disparitas harga tersebut dinilai memicu potensi kebocoran serta penyelundupan BBM subsidi secara ilegal ke luar negeri.
Pemerintah melakukan pengawalan ketat melalui kolaborasi Satgas PKH, TNI Angkatan Laut, hingga Bea Cukai. Selain itu, sinergi antarlembaga ini bertujuan untuk menutup ruang gerak bagi para pelaku penyelundupan energi nasional.
"Gimana cara kita mengatasi ilegal ekspor BBM bersubsidi keluar? Ini kalau saya pikir sih nggak mungkin, sekarang sudah susah," ungkap Purbaya, Selasa (21/4/2026). Di samping itu, ia memuji kinerja Bea Cukai yang kini dianggap lebih efektif dalam melakukan pengawasan.
Penutupan jalur distribusi ilegal secara total memang diakui sulit untuk mencapai angka 100 persen. Terlebih lagi, pemerintah terus berupaya mempersulit terjadinya praktik ekspor energi terlarang tersebut di berbagai wilayah perbatasan.
Purbaya menegaskan bahwa perintah dari pemerintah sangat jelas untuk menindak tegas setiap barang selundupan. Selain itu, seluruh jajaran petugas diperintahkan untuk menyikat habis sindikat yang merugikan keuangan negara tersebut.
Potensi penyelundupan BBM subsidi tetap diantisipasi secara serius di tengah dinamika harga minyak mentah global. Di samping itu, penguatan patroli di wilayah perairan menjadi kunci utama dalam menjaga kuota bahan bakar dalam negeri.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Pakar ITB Bongkar Cara Hemat yang Justru Salah
Negara tetangga seringkali menjadi tujuan utama pelarian BBM bersubsidi karena tingginya keuntungan dari selisih harga. Terlebih lagi, pemerintah berkomitmen memastikan subsidi energi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak di dalam negeri.
Peningkatan integritas petugas di lapangan terus dipantau guna mencegah terjadinya kolusi dengan pihak penyelundup. Selain itu, transparansi data distribusi BBM diperkuat untuk mendeteksi anomali stok di wilayah pesisir.
