JAKARTA, KOMPAS– Target ambisius Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pada 2032 menuntut langkah percepatan dari berbagai pihak. Percepatan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, namun juga penguatan pada regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta kepercayaan publik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kegiatan “UGM Nuclear Readiness Forum 2026” di Jakarta, Rabu (22/4/2026), mengatakan, pemerintah tengah menyusun peta jalan pengembangan PLTN yang lebih konkret dan terukur di Indonesia. Kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat membutuhkan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan.
“Dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) bahwa tahun 2060 sebesar 8 persen itu kita targetkan (berasal) energi baru dan terbarukan. Indonesia pun sudah menargetkan pengoperasian (PLTN) di tahun 2032,” katanya.
Acara ini turut dihadiri Peneliti Ahli Utama Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Djarot Sulistio Wisnubroto; dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Selo.
Ia menuturkan, peta jalan pengembangan PLTN dilakukan secara menyeluruh tidak sekadar mencakup pembangunan fisik, melainkan juga kesiapan regulasi dan sumber daya manusia. Setidaknya sudah ada dua lokasi PLTN yang disiapkan, yakni Bangka Belitung dan Kalimantan Barat dengan masing-masing ditargetkan berkapasitas 250 megawatt.
Selain itu, Airlangga menambahkan, Indonesia juga sudah menguasai 16 aspek dari 19 aspek persyaratan pembangunan PLTN. Pemerintah telah mengidentifikasi pula adanya cadangan uranium sebesar lebih dari 5.000 ton dan 4.700 ton thorium.
Untuk menjaga komitmen dalam pembangunan PLTN, pemerintah pun sudah menerbitkan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. “Sehingga seluruh infrastruktur, regulasi, dan juga kelembagaan suprastrukturnya sudah disiapkan,” ucapnya.
Airlangga menyampaikan, dalam peta jalan pengembangan PLTN, pemerintah mempertimbangkan teknologi reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR). Teknologi tersebut dinilai lebih fleksibel dan cocok untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia.
Ia menyampaikan, PLTN punya keunggulan dari energi baru terbarukan lainnya dalam menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Selain itu, energi nuklir memiliki emisi karbon yang rendah. Hal tersebut sejalan dengan target untuk mencapai net zero emission pada 2060.
Jadi pemerintah dari segi regulasi sudah siapkan. Kemudian dari segi penugasan sudah diberikan juga ke PLN. Studi juga sudah selesai. Jadi sebetulnya tinggal eksekusi.
Kondisi geopolitik yang terjadi saat ini juga turut mendorong percepatan transisi energi baru terbarukan. Selain energi nuklir, pemerintah akan mendorong peningkatan pemanfaatan energi surya di masyarakat.
“Jadi pemerintah dari segi regulasi sudah siapkan. Kemudian dari segi penugasan sudah diberikan juga ke PLN. Studi juga sudah selesai. Jadi sebetulnya tinggal eksekusi. Nah mungkin DEN (Dewan Energi Nasional) bisa dorong PLN untuk bentuk tim khusus untuk mengakselerasi teknologi nuklir ini,” tutur Airlangga.
Saat diminta tanggapannya mengenai target pemerintah itu, Peneliti Ahli Utama Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Djarot Sulistio Wisnubroto yang turut hadir di acara tersebut, menyebutkan, bahwa peta jalan yang disusun pemerintah yang menargetkan pembangunan PLTN pada 2032 tergolong sangat ambisius. Itu berarti harus dicapai pada kurang dari tujuh tahun ke depan.
Sementara pengalaman global, pengembangan PLTN biasanya membutuhkan waktu 7-10 tahun. Waktu tujuh tahun pun paling cepat bisa dicapai oleh China yang sebelumnya sudah memiliki ekosistem nuklir yang sudah siap.
Meski begitu, menurut Djarot, target ambisius tersebut seharusnya bisa semakin memacu seluruh pihak terkait untuk mempercepat proses pembangunan PLTN di Indonesia. Persiapan pun harus dipastikan dilakukan secara matang.
Ia pun mendorong pemerintah untuk membentuk tim khusus terkait pembangunan PLTN. Tim yang diusulkan diketuai oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tersebut bisa bergerak cepat untuk segera memilih teknologi yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan PLTN.
Selain itu, ia juga mengingatkan keterlibatan masyarakat luas. Penerimaan masyarakat akan teknologi nuklir sudah semakin baik, namun kepercayaan akan kapasitas dan kompetensi Indonesia untuk mengembangan teknologi tersebut masih menjadi persoalan.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Selo yang hadir di acara itu, juga menyampaikan, bahwa tantangan sosial terkait dengan penerimaan masyarakat patut menjadi perhatian. Tantangan tersebut bahkan juga terjadi di negara maju, seperti Jepang, Jerman, dan Perancis.
Karena itu, edukasi publik harus dilakukan secara masif dengan menjamin transparansi informasi kepada masyarakat. Studi kelayakan tapak pun perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.
“Tantangan sosial ini yang kelihatannya paling menentukan di Indonesia. Karena itu, kita harus mendorong pemangku kebijakan untuk memastikan PLTN betul-betul bisa menjadi sumber energi bersih untuk menggantikan energi yang selama ini berasal dari fosil,” kata Selo.
