Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait simulasi ekonomi yang dilakukan pihaknya. Hasilnya menunjukkan perekonomian nasional diproyeksikan tetap stabil dalam tiga bulan ke depan.
Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi apabila ketegangan geopolitik berlangsung lebih lama dari perkiraan.
“Berdasarkan simulasi komprehensif yang kami lakukan, kondisi perekonomian kita dalam tiga bulan ke depan masih sangat aman dan terjaga. Fundamental ekonomi kita kuat,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 22 April 2026
Dia menjelaskan, salah satu fokus utama langkah antisipatif tersebut adalah memitigasi potensi lonjakan harga energi, khususnya menyangkut pelebaran selisih antara harga minyak mentah global dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
DEN juga menekankan pentingnya menjaga rantai pasok komoditas strategis, seperti sulfur, yang krusial bagi keberlanjutan program hilirisasi industri nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) nasional agar tidak terganggu oleh dinamika global.
Dari sisi ketahanan fiskal, pemerintah menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam koridor yang sehat dan terkendali. Defisit fiskal akan dijaga ketat di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), melalui efisiensi belanja yang terukur serta optimalisasi penerimaan dari sektor komoditas ekspor andalan, seperti batu bara dan kelapa sawit.
“Masyarakat dan dunia usaha tidak perlu khawatir, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) masih sangat terkendali. Defisit akan dijaga di bawah 3 persen melalui efisiensi belanja yang tepat, dan memaksimalkan momentum harga komoditas ekspor untuk memperkuat penerimaan negara,” ujarnya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan di sektor riil, pemerintah akan mempercepat deregulasi sebagai stimulus non-fiskal. Penuntasan hambatan struktural di lapangan menjadi prioritas agar proses perizinan semakin sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah situasi global yang penuh dinamika.
Lebih lanjut, pemerintah memandang situasi geopolitik ini bukan semata sebagai tantangan, melainkan sebagai sebuah peluang strategis. Dia pun mengaku terus mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan (GovTech) serta penguatan inisiatif pembangunan Indonesia Financial Center guna menangkap potensi pergeseran arus modal global.
