Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Kementerian Dalam Negeri menyinkronkan sejumlah kebijakan strategis guna mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), layanan kesehatan, dan akses pelayanan publik dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Sinkronisasi Kebijakan dan Fokus UtamaWakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir membahas langkah konkret agar kebijakan yang diambil berdampak langsung bagi masyarakat.
"Jadi kemarin hari Selasa saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir membahas tentang sejumlah kebijakan strategis agar bisa disinkronkan," ungkapnya.
Ia menegaskan pemerintah menargetkan masyarakat merasakan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan berkualitas.
Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan perubahan status Bank Pembangunan Daerah NTT menjadi Perseroda untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, petani, dan pelaku usaha kecil.
Penguatan Layanan dan Reformasi BirokrasiPemprov NTT juga mendorong penguatan regulasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan PAD yang akan digunakan untuk pembangunan layanan dasar.
"Setiap peningkatan PAD harus kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik dan pembangunan yang merata," ujarnya.
Selain itu, optimalisasi layanan Samsat termasuk penertiban kendaraan berpelat luar daerah dilakukan untuk memperkuat keadilan fiskal.
Di sektor kesehatan, penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit menjadi prioritas agar layanan lebih responsif dan fasilitas meningkat.
"Dengan sistem yang lebih fleksibel, rumah sakit akan lebih responsif memberikan layanan kesehatan," katanya.
Pemprov NTT juga menargetkan penyederhanaan birokrasi melalui penataan struktur organisasi dan jabatan agar pelayanan publik semakin efisien.
"Kami bergerak cepat menindaklanjuti seluruh hasil ini. Targetnya jelas, masyarakat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan dan kesejahteraan," kata Johni.
