JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kronologi pembuatan surat pernyataan pengunduran diri yang digunakan Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo untuk memeras sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Materi yang tersebut didalami KPK saat memeriksa sekretaris pribadi Bupati Tulungagung, dua kepala dinas, hingga Kepala Satpol PP Tulungagung.
“Dalam pemeriksaan para saksi hari ini, Penyidik mendalami kronologi pembuatan surat pernyataan pengunduran diri, yang kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengancam dan melakukan tindak pemerasan oleh Bupati kepada para perangkat daerah dilingkungan kabupaten Tulungagung,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Baca juga: KPK Panggil 2 Sespri Bupati Tulungagung Jadi Saksi Kasus Pemerasan
Sebelumnya, KPK memanggil dua sekretaris pribadi Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemkab Tulungagung.
Kedua sekretaris pribadi tersebut adalah Aurel dan Mega.
“Pemeriksaan dilakukan di BPKP Perwakilan Jawa Timur,” kata Budi.
Selain dua sespri bupati, KPK juga memanggil dua Kadis Pemkab Tulungagung sebagai saksi yaitu, Suyanto selaku Kepala Dinas Pertanian; Reni Prasetiawati Septiwulan selaku Kepala Dinas Sosial.
KPK juga memanggil lima saksi lainnya yaitu, Hartono selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung; Aris Wahyudiono selaku Kabag Protokol Setda Tulungagung; Jopam Tiknawandi Ranto selaku Staff Bagian Protokol Setda; Fahriza Habib selaku Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan Muhammad Makrus Mannan selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Tulungagung.
Baca juga: KPK Minta Kepala OPD Tulungagung Tak Keluar Kota, Siap Diperiksa Sewaktu-waktu
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemkab Tulungagung pada Sabtu (11/4/2026).
Gatut diduga menekan para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung setelah proses pelantikan pejabat.
Para pejabat disebut diminta menandatangani surat pernyataan kesiapan mundur dari jabatannya dan ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
Surat dengan tanggal yang dikosongkan itu diduga dijadikan alat tekanan terhadap para kepala OPD dalam memenuhi permintaan dari bupati, termasuk saat dimintai setoran uang.
“Bagi yang tidak tegak lurus kepada Bupati, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN," tuturnya.
Baca juga: KPK Sita Dokumen dan Uang Rp 95 Juta Terkait Kasus Pemerasan Bupati Tulungagung
Dalam praktiknya, Gatut juga diduga meminta sejumlah uang dari 16 OPD. Gatut juga diduga meminta setoran dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Dari penambahan itu, ia meminta hingga 50 persen, bahkan sebelum anggaran dicairkan.
Penarikan uang tersebut dilakukan oleh ajudan Gatut, Dwi Yoga Ambal, yang dalam pelaksanaannya kerap memperlakukan para OPD seperti pihak yang memiliki utang.
