FAJAR, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga mengambil kebijakan strategis dengan menghentikan pengadaan kendaraan dinas (randis) baru pada tahun anggaran 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan belanja yang tidak prioritas, sekaligus mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Tahun 2026, tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru tahun ini. Kita maksimalkan yang ada,” tegas Munafri.
Ia menyebut, pemerintah kota akan memanfaatkan kendaraan dinas yang sudah tersedia, termasuk randis pengadaan tahun 2023 yang dinilai masih layak operasional.
Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Munafri untuk keluar dari pola lama birokrasi yang cenderung fokus pada belanja rutin dan kegiatan seremonial.
Anggaran yang berhasil dihemat dari penghentian pengadaan randis serta efisiensi perjalanan dinas akan dialihkan ke sektor prioritas, khususnya pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Langkah tersebut sekaligus mengirim pesan bahwa pemerintah kota ingin lebih fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari peningkatan layanan publik hingga program kesejahteraan.
Senada, Kepala BPKAD Makassar, M. Dakhlan, mengungkapkan bahwa realokasi anggaran juga akan menyasar kebutuhan di sejumlah OPD teknis.
“Termasuk mengalihkan dana perjalanan dinas (SPPD) untuk mendukung kebutuhan DLH dan PU,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengalihan anggaran tersebut akan difokuskan pada pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta perbaikan infrastruktur jalan, termasuk di lorong-lorong kota. (*/)
