Pemerintah Thailand akan melanjutkan rencana jangka panjang membangun jembatan (land bridge) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan melewati Selat Malaka, jalur laut penting di Asia Tenggara.
Tujuan pembangunan jembatan ini adalah untuk menghindari Selat Malaka yang padat, mempersingkat waktu transit rata-rata 4 hari, dan memangkas biaya pengiriman sekitar 15 persen.
Obsesi Thailand ingin membangun jalur tandingan Selat Malaka ini bukanlah rencana baru. Usulan ini sudah muncul sejak tahun 1677.
Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (22/4), Kanal Thailand atau yang dulu disebut Kanal Kra pertama kali dicetuskan oleh Raja Narai. Dia meminta insinyur asal Prancis, de Lamar, untuk melakukan survei terkait kemungkinan membangun jalur laut untuk menghubungkan Songkhla dengan Marid (sekarang Myanmar). Namun, ide itu ditolak karena dianggap tidak praktis dengan teknologi saat itu.
Ide membuat kanal kembali muncul pada 1793. Adik dari Raja Chakri (Rama I), Maha Sura Singhanat, menilai pembangunan kanal akan mempermudah perlindungan pantai barat dengan kapal-kapal militer.
Pada awal abad ke-19, British East India Company tertarik dengan ide pembangunan kanal. Setelah Burma menjadi jajahan Inggris pada 1863, eksplorasi dilakukan dengan Victoria Point (Kawthaung) di seberang muara Kra sebagai titik paling selatan, namun hasilnya lagi-lagi negatif.
Pada 1882, konstruktor Terusan Suez, Ferdinand de Lesseps, mengunjungi lokasi rencana pembangunan kanal. Namun, Raja Thailand tidak mengizinkannya untuk menginvestigasi secara detail. Kemudian pada 1897, Thailand dan Inggris sepakat untuk tidak membangun kanal supaya dominasi kawasan pelabuhan Singapura tetap dipertahankan.
Puluhan tahun setelahnya, tepatnya pada 1946, Thailand dan Inggris menandatangani Perjanjian Perdamaian Anglo-Thai, mengakhiri perang antara kedua negara selama Perang Dunia II. Dari banyaknya konsensi yang dibuat dalam perjanjian itu, salah satu pasalnya melarang Thailand menggali kanal melintasi Tanah Genting Kra tanpa seizin pemerintah Inggris.
Karena tidak ada kemajuan pembangunan kanal, konstruksi jalan untuk kargo melintasi tanah genting dimulai pada 1993. Jalan raya yang besar dibangun, tapi karena lokasi pelabuhan belum ditentukan, Highway 44 belum berakhir di laut. Jalur-jalurnya berjarak 150 km untuk memberi ruang bagi jalur kereta api dan pipa.
Disinggung oleh Berbagai Perdana Menteri Thailand, tapi Belum Bisa TerealisasiProyek ini kembali "hidup" di era pemerintahan Thaksin Shinawatra pada 2005. Namun, rencana itu kandas setahun kemudian karena Thaksin digulingkan lewat kudeta militer.
Ironisnya, setelah kudeta lagi pada 2014, militer kembali membawa rencana proyek itu ke publik pada 2020. Namun, gagal mendapat daya tarik karena diskolasi ekonomi global akibat pandemi COVID-19.
Pada 2023, Perdana Menteri saat itu Srettha Thavisin kembali membawa proyek itu ke ruang publik. Sejak menjabat pada Agustus 2023, fokus kebijakan Srettha sangat tajam: merevitalisasi ekonomi Thailand setelah menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lambat selama satu dekade akibat salah urus militer, dan diperparah oleh pandemi COVID-19. Pemerintahan Srettha memprioritaskan perjanjian perdagangan bebas. Srettha berkeliling dunia untuk menarik investasi asing. Bangkok yang iri melihat Singapura memiliki ambisi untuk memainkan peran yang lebih besar dalam jaringan rantai pasok global. Untuk mengejar visi ekonomi yang besar ini, Srettha kembali membangkitkan rencana yang sudah lama dilupakan: pembangunan jembatan yang melintasi Tanah Genting Kra. Lewat proyek ini, Thailand ingin membangun pelabuhan di provinsi Chumphon di sisi Teluk Thailand dan di provinsi Ranong di sisi Laut Andaman. Kedua pelabuhan itu akan dihubungkan oleh jalan raya, jalur kereta api, dan pipa sepanjang 90 km.
Kapal yang membawa barang-barang buatan Asia Timur Laut akan dibongkar muatannya di Chumphon, yang kemudian akan diangkut ke sisi lain dengan truk dan kereta api. Sementara kapal-kapal yang mengangkut barang buatan Asia Barat dan Eropa akan dibongkar muatannya di Ranong. Srettha mengungkap ada sejumlah keuntungan yang akan didapat Thailand jika proyek jembatan berhasil. Pertama, dengan menghindari Selat Malaka yang padat, perusahaan pelayaran akan menghemat waktu berlayar 3-4 hari, sehingga mengurangi biaya transportasi sebesar 15 persen. Kedua, pembangunan jembatan akan memberikan keuntungan ekonomi negara hingga 1,3 triliun baht (sekitar Rp 534 T), meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen, dan membuka lapangan kerja bagi 280 ribu pekerja. Proyek ini akan sangat menguntungkan perekonomian di wilayah selatan, di mana partai koalisi yang berkuaasa selalu mendapat hasil buruk pada pemilihan umum Mei 2023. Ketiga, jembatan itu akan menempatkan Thailand di jantung rantai pasok Asia Tenggara.
