JAKARTA, KOMPAS - Penerapan operasi multi-domain dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi TNI Angkatan Laut di tengah perubahan lanskap peperangan modern yang semakin kompleks. Penambahan berbagai sensor yang saling terhubung tidak kalah penting dibanding pengadaan berbagai alutsista canggih.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Towards Multi-Domain Operations: Transforming the Indonesian Navy in the Era of Modern Warfare” yang diselenggarakan Semar Sentinel Indonesia secara daring, pada Rabu (22/4/2026).
Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Laksamana Pertama Salim, mengatakan, karakter perang telah bergeser dari sekadar operasi satu matra menuju integrasi lintas domain. Dari perang asimetris, kemudian menjadi perang hibrid, ke depan perang yang akan terjadi adalah perang kuantum yang dapat membongkar sistem keamanan digital secara masif.
Bagi Indonesia, operasi multi-domain juga menjadi keharusan karena kondisi geografis sebagai negara kepulauan, adanya zona abu-abu, serta adanya ancaman nontradisional. Dalam konteks peperangan maritim, wilayah yang harus diamankan juga lebar, mulai dari dasar laut sampai orbit rendah.
“Kalau single domain, fokus serangan musuh adalah menghancurkan aset fisik. Kalau operasi multi-domain itu melumpuhkan sistem command control. Ini yang sangat mengerikan,” kata Salim.
Menurut Salim, sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi spektrum ancaman yang luas. Oleh karena itu, dominasi laut tidak lagi diukur dari jumlah armada yang dimiliki, melainkan dari kemampuan mengintegrasikan berbagai domain, termasuk kemampuan siber, kekauatan udara, hingga ruang angkasa.
Salim juga menyoroti belum optimalnya kesinambungan strategi dari tingkat kementerian hingga satuan operasional. Padahal, untuk sampai ke operasi multi-domain, diperlukan perubahan doktrin dari pendekatan konvensional menuju operasi multi-domain yang terintegrasi dan hal itu membutuhkan waktu yang panjang.
"Padahal ini yang paling penting, yaitu bagaimana merevisi doktrin, bagaimana merevisi strategi tadi untuk diaplikasikan di pelatihan selanjutnya," ujarnya.
Salim mengatakan, saat ini TNI AL tengah merencanakan konsep bertempur matra laut, perang hibrid di wilayah kepulauan, serta gerilya di wilayah kepulauan. Hal itu membutuhkan proses yang tidak mudah karena mesti mengubah doktrin TNI AL.
Tantangan lainnya adalah modernisasi alutsista, tranformasi sumber daya manusia, hingga integrasi sistem. Sebagai contoh, selama ini koordinasi antara kapal dengan pesawat tidak mudah dilakukan, apalagi dalam konteks tiga matra atau bahkan antarnegara. Belum lagi terkait interoperabilitas antar alutsista yang mencakup baik secara teknis, operasional, prosedural, dan sumber daya manusia.
"Transformasi menuju operasi multi-domain bukan sekadar modernisasi alutsista, ini adalah evolusi kelangsungan hidup strategis. Jadi penguasaan informasi lintas domain adalah senjata utama untuk memenangkan pertempuran di esok hari," kata Salim.
Senada, Kepala Divisi Teknologi AL Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan Kolonel Faried Jaendar menyebut bahwa tantangan utama saat ini terletak pada masih terfragmentasinya sistem sensor dan rendahnya interoperabilitas antar matra. Bukan sama sekali tidak ada, namun hal itu belum optimal.
“Arsitektur operasional yang dilakukan TNI AL terhadap ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan ZEE (zona ekonomi eksklusif) masih menuju network centric, masih platform centric. Karena sensor-sensor itu masih terfragmentasi, sehingga untuk merespons apabila ada ancaman, hambatan, gangguan di ZEE maupun ALKI sangat lambat karena mungkin hanya terfokus di satu domain saja, yaitu domain laut,” ujarnya.
Menurut Faried, kunci dari operasi multi-domain (MDO) adalah integrasi sensor dan data untuk mempercepat pengambilan keputusan. Ia mencontohkan, data dari sistem pengawasan maritim seharusnya dapat langsung diverifikasi oleh pesawat patroli, Bakamla, hingga satuan lain untuk menentukan respons yang tepat, baik sipil maupun militer.
Faried menekankan pentingnya pembangunan sistem C4ISR (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance), penguatan perang siber dan elektronik, serta pemanfaatan kendaraan tanpa awak sebagai bagian dari sistem terpadu. Hal itu masih ditambah dengan logistik dan interoperabilitas dan disandingkan dengan sistem tanpa awak agar lebih efektif.
Untuk membangun operasi multi-domain, diperlukan perubahan doktrin dari sea control menjadi multi-domain warfare. Perubahan itu diikuti dengan perubahan prosedur operasi standar yang dapat dievaluasi secara berkala. Selain itu, yang perlu menjadi prioritas adalah pengadaan perangkat untuk membangun C4ISR, sensor, kendaraan tanpa awak, dan interoperabilitas untuk membangun efek gentar.
"Kekuatan laut modern bukan terletak pada jumlah kapal, akan tetapi pada kemampuan mengintegrasikan sensor, data dan efek gentar secara cepat dan presisi," kata Faried.
Pada kesempatan itu, Co-founder Jakarta Defence Society Novan Iman Santosa menjelaskan bahwa konsep operasi multi-domain MDO yang awalnya berkembang di militer Amerika Serikat memiliki kemiripan dengan operasi gabungan, namun dengan integrasi yang lebih dalam. Angkatan Laut AS menggunakan konsep distributed maritime operations yang pada prinsipnya adalah menyebarkan aset tempur di berbagai titik namun tetap terhubung dalam satu jaringan terpadu.
Pada saat bersamaan, meski aset, atau kapal perang disebar, mereka tetap bisa berkoordinasi dan memusatkan gempuran kepada satu sasaran tertentu sebagai satu kekuatan yang utuh.
“Jadi, kalau pun ada satu yang lumpuh, masih bisa di-handle aset yang lain dan ini disebut multiple dilemma. Jadi, musuh akan sulit menentukan sasaran tembak mana yg menjadi prioritas,” jelasnya.
Novan menilai, TNI AL perlu mempercepat kemampuan pengolahan data dan pengambilan keputusan berbasis teknologi, termasuk penguatan sistem komunikasi, satelit, dan integrasi antar platform berawak dan tanpa awak. Itu berarti menggabungkan data yang tersedia untuk membuat kesadaran ruang pertempuran bagi para komandan lapangan dalam hitungan detik.
Selama ini, kata Novan, yang paling banyak disorot oleh pengamat adalah persoalan interoperabilitas karena kebijakan pengadaan yang "gado-gado". Misalnya, Indonesia membeli 2 fregat dari Italia, kemudian 2 unit lain dari Inggris, dan juga Turki, hingga kapal selam dari Perancis. Hal itu bukan menjadi masalah jika sistem yang digunakan sama. Namun, hal itu menjadi masalah jika ternyata berbeda.
Di sisi lain, analis politik keamanan dari LAB 45, Omar Farisi Wonggo, menekankan bahwa adopsi operasi multi-domain bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan kebutuhan strategis akibat tekanan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki ZEE dan ALKI yang ditengarai akan menjadi salah satu titik panas jika pecah konflik di kawasan.
“MDO (multi-domain operations) ini memang ide AS untuk bisa memukul pertahanan di mana domain-domain yang tersebar bisa menciptakan celah kecil untuk dioptimalkan oleh domain lainnya untuk menciptakan kerusakan yang signifikan,” ujarnya.
Omar menilai kapasitas TNI AL masih terbatas. Di sisi lain, pembelian alutsista sangat beragam sehingga membutuhkan sistem penghubung untuk menghubungkan satu platform dengan platform lain. terutama pada domain siber dan ruang angkasa, serta belum optimalnya sistem C4ISR sebagai “otak” operasi multi-domain.
Saat ini, platform yang ada belum mampu mencakup luas wilayah laut yang ada. Sebagai rekomendasi, ia mendorong prioritas investasi pada integrasi sensor dan sistem informasi dibandingkan penambahan platform semata.
“Kita harus menginvestasikan C4ISR, mendahului akuisisi senjata-senjata mewah lainnya karena 10 sensor yang terintegrasi itu lebih bernilai dibanding 100 platform yang berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
