JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mengonfirmasi adanya kesepakatan pembelian alat utama sistem persenjataan dari Perancis seusai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron pertengahan April 2026. Namun, rincian persenjataan dimaksud tidak kunjung dijelaskan meski kabar bahwa pemerintah bakal kembali membeli 24 jet tempur Dassault Rafale telah beredar dan memicu berbagai spekulasi. Di tengah konteks itu, pemerintah diingatkan untuk bersikap transparan dan menyampaikan rencana pengembangan pertahanan kepada publik.
Konfirmasi mengenai kesepakatan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Perancis disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam jumpa pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Sugiono menjadi salah satu narasumber dalam acara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden. Selain Sugiono, hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
Dalam paparannya, Sugiono menjelaskan bahwa Perancis merupakan mitra utama Indonesia dalam pengembangan industri pertahanan. Oleh karena itu, dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris, Perancis, 14 April 2026, keduanya tidak hanya mencapai kesepakatan pembelian alat utama sistem persenjataan. Kedua negara juga bersepakat untuk berkolaborasi dalam ranah transfer teknologi.
“Kita ketahui bahwa kita memperoleh atau membeli alat-alat pertahanan yang cukup strategis dari Perancis. Dan ini juga memiliki turunan bahwa kita harus bisa meningkatkan penguasaan teknologi terhadap hal-hal tersebut,” ungkap Sugiono.
Sugiono tidak menjelaskan jenis persenjataan yang bakal dibeli dari Perancis setelah pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Macron. Akan tetapi, ketika ditemui seusai jumpa pers, ia tidak menampik bahwa pemerintah akan membeli pesawat tempur Dassault Rafale. Mengenai detail dan total jumlah yang akan dibeli, ia meminta agar itu ditanyakan ke Kementerian Pertahanan.
“Detailnya saya kira tanyakan ke Kemhan,” ujarnya.
Sugiono melanjutkan, kerja sama pembelian alutsista dari Perancis tidak berlangsung baru-baru ini, tetapi sudah sejak Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 2019—2024. Proses yang panjang perlu dilalui, karena pembelian alutsista tidak bisa dibeli secara langsung. Untuk pembelian jet tempur Rafale, misalnya, membutuhkan waktu kurang lebih selama empat tahun.
Di tengah dinamika global, ia juga menilai bahwa pembelian alutsista diperlukan. Sebab, kini dunia penuh dengan ketidakpastian, konflik pun bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. “Saya kira, melihat situasi dunia yang seperti ini, ketidakpastian begitu tinggi, konflik bisa terjadi sewaktu-waktu oleh berbagai alasan, kita juga harus bisa menempatkan diri sebagai bangsa yang kuat secara ekonomi, kuat juga secara pertahanan,” kata Sugiono.
Kabar mengenai pembelian jet tempur Rafale beredar sejak hari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Macron di Istana Elysee, Paris, pekan lalu. Saat itu, media Perancis, La Tribune, memberitakan mengenai pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Macron yang salah satu agendanya mendiskusikan tentang jet tempur Rafale. Disebutkan, ada kemungkinan pesanan baru itu berjumlah antara 18-24 unit jet tempur.
Dengan pembelian tersebut, artinya pesanan Dassault Rafale Indonesia dari Perancis akan bertambah. Sebab, pada Februari 2022, Indonesia telah menandatangani pesanan 42 unit Dassault Rafale yang dibagi menjadi tiga tahap, yakni enam unit di tahap pertama, kemudian 18 unit, dan tahap terakhir 18 unit. Kontrak berlaku secara bertahap pada Februari 2022, Agustus 2023, dan Januari 2024. Kontrak pembelian 42 jet tempur Dassault Rafale tersebut mencapai 8,1 miliar dolar AS.
Sebanyak tiga unit Rafale telah tiba sebagai bagian dari gelombang pertama pada akhir Januari 2026 dan ditempatkan di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Adapun tiga unit berikutnya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Mei 2026, sehingga Indonesia akan mengoperasikan enam unit Rafale pada tahun ini.
Ketika ditanya mengenai penambahan pembelian jet tempur Rafale, Sugiono kembali tidak menampik. Menurut dia, itu merupakan bagian dari paket kerja sama yang sudah pernah dibicarakan.
Dihubungi terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan, hingga saat ini pelaksanaan pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale tetap mengacu pada kontrak yang telah berjalan. Adapun mengenai isu penambahan, belum ada keputusan final dari pemerintah.
“Setiap opsi masih dalam tahap kajian dan akan diputuskan sesuai dengan kebutuhan operasional serta kemampuan anggaran,” kata Rico, Rabu.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, pemerintah semestinya bersikap transparan kepada publik mengenai rencana pembangunan pertahanan, termasuk pembelian tambahan jet tempur Dassault Rafale. Sebab, pertahanan merupakan sektor yang memiliki irisan yang kuat dengan kepentingan publik.
Apalagi, pemerintah juga sudah memiliki kebijakan umum pertahanan negara yang berlaku selama lima tahun ke depan. Tak hanya itu, Kementerian Pertahanan juga tengah menyiapkan buku mengenai navigasi pertahanan Indonesia.
Kedua dokumen itu semestinya segera dipublikasikan setelah tuntas. Dengan begitu, publik bisa mengetahui rencana kebijakan pertahanan, tidak terkecuali pembelian tambahan jet tempur Dassault Rafale.
“Termasuk penambahan 24 jet Rafale, mengingat itu harganya mahal, tentu saja publik punya hak untuk tahu ini sebenarnya apa alasannya,” ujar Anton.
Anton melihat, tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk tidak memublikasikan rencana perkembangan pertahanan kepada masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi informasi serta dinamika perang di Timur Tengah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah justru berpotensi membuka ruang dari pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang salah.
”Bukan saatnya lagi pemerintah untuk bermain rahasia dengan publik tentang rencana pembangunan pertahanan. Dengan teknologi saat ini, publik akan lebih mudah mencari tahu. Akan tetapi, ketika informasi yang mereka dapatkan itu berbeda dengan kenyataan, kan, pemerintah yang rugi. Jadi, lebih baik pemerintah terbuka,” tutur Anton.
