Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan sebanyak 162 kejadian bencana alam telah melanda wilayah tersebut sepanjang Januari-April 2026. Data ini menunjukkan tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi yang terus mendominasi peta risiko di wilayah Jawa Tengah sepanjang kuartal pertama tahun ini.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, mengungkapkan bahwa banjir dan cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi. “Kami juga melakukan langkah-langkah strategis. Baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Taj Yasin dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Gedung A Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/04/2026).
Gus Yasin, sapaan akrabnya, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem penanggulangan secara komprehensif mulai dari tahap pra-bencana hingga pasca-bencana. Fokus utama mencakup penguatan logistik kebencanaan guna memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran di lokasi yang terisolasi maupun pemukiman padat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tengah memprioritaskan peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kelengkapan sarana dan prasarana. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diklaim berjalan efektif dalam menangani situasi darurat di lapangan guna meminimalisir kerugian materiil.
“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Ini alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucap Taj Yasin.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. Di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, fenomena ini telah merusak ratusan rumah warga sejak awal Februari 2026, sementara di Kelurahan Jangli, Semarang, dampak signifikan terus terpantau hingga April 2026.
Merespons kondisi tersebut, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait percepatan pembangunan hunian bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegas Abdul.
Selain relokasi hunian, pertemuan tersebut menggarisbawahi pentingnya infrastruktur mitigasi jangka panjang yang bersifat struktural. Rencana pembangunan kolam retensi di wilayah Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Demak, menjadi agenda strategis untuk menekan risiko banjir rob di masa depan.
Dalam kunjungan ini, dukungan finansial dalam skala besar juga dikucurkan ke Jawa Tengah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat terdampak. Total bantuan mencapai triliunan rupiah, termasuk dukungan dari Kementerian Sosial senilai Rp 2,76 triliun guna jaminan sosial dan perlindungan warga.
Terdapat pula bantuan sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku UMK senilai Rp 21,8 miliar untuk menjaga daya saing usaha kecil di tengah ancaman bencana. Alokasi dana lainnya mencakup dukungan BNPB sebesar Rp 2,3 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian PPPA senilai Rp 7,95 miliar.
Distribusi dana ini diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi dan sosial pasca-bencana di seluruh kabupaten/kota terdampak. Integrasi antara bantuan tunai dan pembangunan infrastruktur fisik diyakini dapat memperkuat resiliensi Jawa Tengah dalam menghadapi sisa musim penghujan di tahun 2026.
