Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan penataan pos belanja pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga Rp60 miliar dan menghentikan seluruh pengadaan kendaraan dinas baru.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa efisiensi pada pos perjalanan dinas menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara teknis, perjalanan dinas dalam negeri dipangkas sebesar 50% dan perjalanan dinas luar negeri dipangkas hingga 70%.
“Anggaran perjalanan dinas kita hemat mencapai Rp50 miliar - Rp60 miliar. Kami batasi, tapi kinerja tidak boleh turun. Sekarang koordinasi bisa melalui virtual, lebih efektif,” ujar Munafri di Makassar, Rabu (22/4/2026).
Selain perjalanan dinas, dia juga menegaskan tidak ada alokasi untuk pengadaan kendaraan dinas (randis) baru tahun ini. Pemerintah kota memilih untuk mengoptimalkan aset yang ada, termasuk memakai kendaraan pengadaan tahun 2023 yang dinilai masih layak operasional.
Munafri menyebut, dana hasil efisiensi tersebut akan langsung dialihkan untuk mempertebal anggaran di sektor pelayanan dasar dan infrastruktur kerakyatan.
Beberapa pos yang menjadi prioritas realokasi antara lain peningkatan fasilitas dan mutu layanan sekolah, perbaikan jalan lingkungan dan drainase di lorong-lorong, serta pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengelolaan sampah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar M. Dakhlan menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri mengenai pengetatan belanja perjalanan dinas.
“Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah regulasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan penyesuaian untuk memastikan dana SPPD ini beralih mendukung kebutuhan krusial di Dinas Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum," tegas Dakhlan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki struktur APBD Makassar agar lebih sehat. Dengan menekan pengeluaran rutin yang selama ini membebani kas daerah, Pemkot Makassar berupaya menciptakan pemerataan ekonomi melalui pembangunan fisik.
Meskipun angka efisiensi diproyeksikan mencapai Rp60 miliar, Pemerintah kota masih melakukan perhitungan final berdasarkan kebutuhan mendesak dari masing-masing OPD agar pelayanan publik tetap berjalan prima tanpa harus bergantung pada mobilitas fisik pejabat.
