JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, meminta perbaikan trafo genset di kantornya segera dikebut setelah sempat terbakar pada akhir 2025 lalu.
Ia menyampaikan, rencana perbaikan ini sedang dalam pembahasan Komisi A DPRD DKI Jakarta. Karena itu, pihaknya masih menunggu hasil keputusan dari Komisi A.
“Kalau kami paksa sekarang belum tentu bisa, makanya saya berharap bisa pengadaan tahun ini secepat mungkin,” kata Anwar ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).
Baca juga: Minimnya Lahan Parkir Picu Parkir Sembarangan dan Kemacetan di Senopati Jaksel
Anwar menjelaskan, pengadaan dana untuk perbaikan fasilitas yang rusak akibat kejadian tak terduga seperti kebakaran berbeda dengan pengadaan biasa.
“Karena kan sifatnya ini force majeure ya, musibah. Ya kan meledak gardu di sebelah itu,” kata Anwar.
Hingga kini, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan belum bisa menggunakan pendingin ruangan (air conditioner) secara maksimal.
Sebelumnya, kebakaran itu terjadi di ruang genset trafo di gedung Pemkot Jaksel, Jalan Prapanca Raya, Petogogan, Kebayoran Baru, pada Minggu (28/12/2025) pagi, pukul 06.24 WIB.
Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal mengatakan, kejadian bermula saat petugas damkar di lokasi mendengar suara ledakan.
Sebanyak tujuh unit kendaraan dengan 28 personel dikerahkan untuk memadamkan api yang berhasil dipadamkan pukul 06.50 WIB.
Baca juga: Bau Pesing Muncul di JPO Stasiun Palmerah Diduga akibat Tunawisma Kencing Sembarangan
Akibat kejadian ini, pasokan listrik dari trafo untuk pendingin ruangan tidak berfungsi.
Kepala Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Selatan, Poulinawati, mengatakan meski panas, pelayanan di kantor wali kota tidak akan terganggu.
Saat ini Pemkot Jaksel berkoordinasi dengan PLN, dengan menggunakan trafo bergerak dengan kapasitas 1.000 kVA. Poulinawati bilang, estimasi biaya perbaikan mencapai Rp 2 miliar.
"Sejak kejadian itu langsung didatangkan trafo bergerak dari PLN. Cuma kapasitasnya 1.000 KVA. Setelah kita cek, kapasitas itu sepertinya belum cukup untuk membackup seluruh operasional kantor," jelas Poulinawati, Senin (19/1/2026).
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang




