REPUBLIKA.CO.ID, MANADO, – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Ia menekankan pentingnya insentif serta peningkatan sarana dan prasarana untuk wilayah yang didominasi kepulauan tersebut.
Menurut Dewi Asmara, wilayah Sulut termasuk dalam daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta rawan bencana, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Salah satu kendala yang disoroti adalah keterbatasan sarana transportasi, seperti perahu, yang mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Jarak tempuh antarpulau yang dapat mencapai belasan jam hingga beberapa hari menjadi tantangan tersendiri.
“Untuk memberikan pelayanan, ada yang harus menempuh perjalanan hingga 15 jam bahkan tiga hari tiga malam. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Dewi Asmara saat kunjungan kerja di Manado.
Kondisi geografis Sulut juga menuntut peningkatan pengawasan, terutama di perbatasan yang berdekatan dengan negara lain seperti Filipina dan Malaysia. Dewi menilai penguatan pengawasan diperlukan untuk mencegah berbagai potensi tindak pidana, termasuk perdagangan orang.
Masalah Kewarganegaraan dan Pengawasan Visa
Dewi Asmara juga menyoroti persoalan kewarganegaraan anak dari perkawinan campur antara warga Indonesia dan Filipina, yang memerlukan perhatian dari pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan penggunaan visa guna mencegah penyalahgunaan izin, termasuk praktik investasi ilegal. Kunjungan kerja reses ini bertujuan untuk menghimpun informasi dan keluhan masyarakat di daerah guna dibahas dalam rapat kerja bersama kementerian terkait.
Selama kunjungannya, Komisi XIII DPR RI berdialog dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Hukum, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara.
