Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah akan membangun dan mereaktivasi sekitar 14.000 kilometer jalur kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai upaya memperkuat konektivitas nasional dan menekan biaya logistik.
Target Besar Pengembangan Jaringan KeretaAgus Harimurti Yudhoyono mengatakan, "Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km," ungkapnya.
Ia menjelaskan panjang jalur kereta api di Sumatra saat ini baru mencapai 1.871 km dan masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 km.
Di Kalimantan, jaringan kereta api belum tersedia sama sekali dari kebutuhan minimal sekitar 2.772 km.
Sementara di Sulawesi, jalur yang ada baru sepanjang 109 km dan masih membutuhkan tambahan sekitar 3.284 km.
Program ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional.
Agus menegaskan, "Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah," ujarnya.
Tantangan Investasi dan Strategi PelaksanaanAgus menyebut pembangunan jaringan kereta api tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan perencanaan jangka menengah hingga panjang.
"Dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai," katanya.
Ia juga menyoroti kondisi jaringan kereta api nasional yang masih tertinggal dibandingkan negara lain.
"Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah," jelasnya.
Kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih rendah, dengan angkutan penumpang sekitar 4 persen dan logistik sekitar 1 persen.
"Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission," katanya.
Agus juga menyoroti kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang perlu diperbaiki.
"Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama," ungkapnya.
Kebutuhan investasi untuk pembangunan dan reaktivasi jaringan kereta api diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.
"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak," ujarnya.
Ia menambahkan setiap wilayah memiliki fokus pengembangan berbeda, di mana Sumatra pada penguatan dan perluasan, Kalimantan pembangunan dari nol, dan Sulawesi integrasi dengan kawasan industri.
"Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas," katanya.
Pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan anggaran transportasi publik.
"Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran," ujarnya.
Agus menegaskan pengembangan perkeretaapian harus terintegrasi dengan tata ruang dan pusat ekonomi.
"Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak," pungkasnya.
