Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemerintah daerah menyampaikan berbagai keluhan terkait program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, misalnya, mengungkapkan bahwa daerahnya masih membutuhkan tambahan kuota PBI JKN. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian serta menghadapi kondisi geografis yang cukup menantang.
Dia juga menjelaskan bahwa dukungan Kemensos dalam penanganan bencana di wilayahnya telah melampaui Rp5 miliar untuk 434 kepala keluarga, yang mencakup bantuan jaminan hidup, kebutuhan pangan, hingga stimulus ekonomi. Meski demikian, proses pendataan masih terus berlangsung seiring bencana dan curah hujan yang belum mereda.
“Kami berharap adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah,” katanya dalam keterangan resmi di laman Kemensos, dikutip pada Rabu (22/4/2026).
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara turut mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai layanan terpadu satu pintu bagi masyarakat.
Permintaan serupa juga datang dari Kabupaten Tanggamus. Perwakilan daerah tersebut menyebutkan bahwa sekitar 650.000 penduduk saat ini membutuhkan layanan, sehingga pemerintah daerah mengajukan tambahan kuota sekitar 160.000 jiwa guna meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga
- Kasus TBC Tembus 2,5 Juta Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan Salurkan Rp3,1 Triliun
- Ini Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2026
- BPJS Ketenagakerjaan Gandeng PHDI Perluas Perlindungan Pekerja
Sementara itu, Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud menyampaikan bahwa kebutuhan PBI JKN di daerahnya masih cukup besar dan belum sepenuhnya terpenuhi.
“Sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG. Saat ini peserta aktif mencapai 256.411 jiwa, sementara jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat rentan dan kuota PBI JKN yang tersedia. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan program tersebut di Polewali Mandar diperkirakan mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengingatkan pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data agar pelaksanaan program PBI JK dapat berjalan optimal.
“PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, daerah harus aktif melakukan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Agus menegaskan bahwa penguatan program PBI JKN harus didukung oleh data yang akurat dan mutakhir melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dia menjelaskan bahwa pembaruan data bantuan sosial dilakukan setiap tiga bulan, sementara untuk PBI JKN dilakukan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
Dalam paparannya, Agus juga menyebutkan bahwa hingga Februari 2026, cakupan skema bantuan iuran JKN yang meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3 telah menjangkau 156,8 juta jiwa. Menurutnya, hal ini menunjukkan besarnya intervensi pemerintah sekaligus pentingnya menjaga akurasi data agar penyaluran tepat sasaran.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, dukungan fiskal, dan inovasi layanan harus berjalan beriringan agar jaminan kesehatan tepat sasaran,” tutup Agus Jabo. (Putri Astrian Surahman)
