Bisnis.com, JAKARTA — Arah kebijakan pemerintah yang mempercepat transisi energi dan komitmen nol emisi atau net zero emission (NZE) menjadi faktor utama yang mendorong lonjakan minat investasi hijau ke Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyatakan percepatan target NZE dari 2060 menjadi 2050 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal kuat bagi investor global. Hal tersebut diikuti dengan akselerasi program ekonomi hijau yang kini menjadi fokus pemerintah.
Program tersebut tecermin dari rencana penggantian pembangkit diesel dengan energi baru terbarukan. Pemerintah menargetkan pemensiunan pembangkit diesel dengan kapasitas 13,5 gigawatt (GW), serta menggantinya dengan pemanfaatan pembangkit bertenaga surya.
Menurut Rosan, langkah ini selaras dengan kebutuhan dan preferensi investor asing yang kini makin menitikberatkan pada investasi berkelanjutan. Investasi hijau dinilai tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan dan kualitas hidup.
“Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri, karena ini adalah investasi yang juga mempunyai dampak positif terhadap kehidupan, terhadap environment ke depannya,” ujarnya dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal I/2026 yang dipantau secara daring pada Kamis (23/4/2026).
Sejalan dengan hal tersebut, Rosan menjelaskan proyek-proyek energi terbarukan mulai menarik realisasi investasi konkret.
Baca Juga
- Jurus Industri Tambang Pacu Inovasi Hijau, Efisiensi Energi hingga Elektrifikasi
- Kesenjangan Pembiayaan Sektor Kehutanan Indonesia Tembus Rp87,18 Triliun
- Rencana Pembangunan Pembangkit Nuklir Diputuskan pada 2027
Salah satunya terlihat pada sektor panas bumi melalui masuknya investasi dari Jepang senilai sekitar US$900 juta di Aceh yang telah mencapai tahap financial closing dan mulai konstruksi.
Rosan menilai kesesuaian antara program pemerintah dan preferensi investor menjadi faktor kunci peningkatan investasi hijau. Selain faktor stabilitas politik dan ekonomi, desain kebijakan yang sejalan dengan tren global memperkuat daya tarik Indonesia.
“Program-program yang ada ini sejalan dengan appetite dari investasi mereka. Nah ini juga yang membuat mereka untuk berinvestasinya makin meningkat,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah tetap membuka ruang insentif untuk mempercepat investasi di sektor hijau. Rosan menegaskan pemberian insentif akan lebih selektif, terutama bagi investasi yang memberikan dampak luas seperti penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap energi bersih.
Kebijakan ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya pada hilirisasi nikel yang sejak awal didorong dengan insentif besar. Saat ini, insentif akan dievaluasi seiring dengan kematangan ekosistem industri.
Adapun untuk sektor energi terbarukan, pemerintah memastikan tetap terbuka memberikan dukungan fiskal guna menjaga momentum masuknya investasi hijau ke dalam negeri.
Adapun, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp498,8 triliun pada I/2026. Angka ini setara dengan 24,4% dari target tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.041,3 triliun.
Secara terperinci, penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp250,0 triliun atau 50,1% dari total investasi, tumbuh 8,5% year on year (YoY). Sisanya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang Rp248,8 triliun atau setara 49,9% dari total investasi, dengan pertumbuhan 6,0% YoY.
Secara sektoral, total investasi bidang hilirisasi pada kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp147,5 triliun, tumbuh 8,2% YoY dan menyumbang 29,6% dari total investasi.
