TUJUH puluh satu tahun lalu, dunia pernah menoleh ke satu kota di Jawa Barat. Di sanalah, negara-negara yang baru merdeka berkumpul, menyusun bahasa bersama untuk melawan ketidakadilan global.
Konferensi Asia-Afrika 1955 bukan sekadar peristiwa diplomatik, melainkan pernyataan moral bahwa dunia tidak harus tunduk pada kehendak kekuatan besar.
Bandung adalah simbol keberanian politik sekaligus fondasi bagi lahirnya tatanan alternatif yang lebih setara.
Namun hari ini, gema itu terasa semakin lirih. Peringatan 71 tahun Konferensi Asia-Afrika pada April 2026, kembali berlangsung tanpa resonansi global yang berarti.
Tidak ada inisiatif besar, tidak ada konsolidasi negara-negara Asia-Afrika, tidak ada upaya serius untuk menghidupkan kembali semangat Bandung sebagai panggung diplomasi dunia.
Yang tersisa hanyalah seremoni lokal, kegiatan museum, dan retorika rutin yang kehilangan daya dorong strategis.
Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini menunjukkan kita sudah kehilangan arah.
Warisan yang TerabaikanSejarah mencatat bahwa Konferensi Asia-Afrika 1955 melahirkan Dasasila Bandung—sepuluh prinsip yang menjadi fondasi hubungan internasional alternatif: penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, penyelesaian damai, dan penolakan terhadap kolonialisme dalam segala bentuknya.
Prinsip-prinsip ini kemudian menginspirasi Gerakan Non-Blok dan menjadi rujukan bagi kerja sama Selatan-Selatan.
Warisan ini bukan kisah nostalgia. Ia adalah modal strategis yang sangat relevan dalam dunia yang kembali terfragmentasi.
Dalam satu dekade terakhir, dunia mengalami kemunduran serius dalam multilateralisme. Konflik bersenjata meningkat, rivalitas kekuatan besar mengeras, dan proteksionisme ekonomi kembali menjadi arus utama.
Baca juga: Waspada Erosi Kedaulatan Indonesia
Dalam situasi seperti ini, dunia justru membutuhkan kembali suara moral kolektif, sesuatu yang dulu pernah lahir dari Bandung.
Ironisnya, ketika kebutuhan itu semakin mendesak, Indonesia justru absen.
Pertanyaannya, kalau panggung diplomasi sebesar KAA tersia-sia tanpa makna, lalu apa kompas moral yang menavigasi arah politik luar negeri pemerintahan saat ini?
Masih belum hilang dari ingatan kita, bagaimana tahun lalu, peringatan 70 tahun KAA adalah panggung diplomasi yang disia-siakan. Setahun berlalu, tidak ada perubahan berarti. Bahkan, dalam banyak hal, situasinya justru memburuk.
Bukan hanya panggung itu tidak dimainkan, tetapi arah kebijakan luar negeri Indonesia tampak semakin menjauh dari semangat Bandung itu sendiri.
Dalam satu tahun terakhir, dinamika global tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Konflik di berbagai kawasan terus berlanjut, sementara rivalitas antara kekuatan besar semakin tajam.
Di bidang ekonomi, kebijakan proteksionis kembali menguat, memukul negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada perdagangan global.
Di tengah kondisi ini, negara-negara Global South membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan, bukan sekadar mengikuti arus.
Indonesia, dengan sejarah Bandung, seharusnya berada di posisi tersebut. Ia memiliki legitimasi historis yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih memanfaatkan momentum untuk menghidupkan kembali solidaritas Asia-Afrika, Indonesia tampak lebih fokus pada pendekatan pragmatis jangka pendek.
