Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan validasi data dengan empat Kementerian/Lembaga (K/L) untuk penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah rawan pangan.
Empat kementerian itu yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Keempatnya, telah memiliki data valid melalui tim di lapangan untuk penyaluran MBG lebih tepat sasaran.
Sony Sonjaya Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi terkait untuk memfokuskan penyaluran MBG pada anak-anak yang kekurangan gizi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita memiliki data yang jauh lebih fixed dari data yang selama ini kita gunakan. Dari Kemenkes kami mendapatkan informasi, data bahwa apabila akan difokuskan kepada daerah rawan pangan, ternyata ada 81 kabupaten/kota yang sudah ditetapkan sebagai wilayah rawan pangan,” kata Sony, dalam konferensi pers di Jakarta pada, Kamis (23/4/2026).
Menurut Sony, jika difokuskan kepada penduduk miskin, sudah ada 273 data kabupaten/kota yang dinyatakan sebagai wilayah penduduk miskin dan 304 kabupaten/kota yang terdata memiliki prevalensi stunting tinggi.
“Data-data ini kami gunakan agar distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405. Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan,” tutur Sony.
Penyaluran MBG di 405 kabupaten/kota akan mengutamakan kelompok rawan pangan, penduduk miskin dan prevalensi stunting tinggi, termasuk kelompok-kelompok daerah yang dinyatakan gizinya masih kurang. BGN berkomitmen akan terus memperkuat validitas data di seluruh wilayah guna menjaga penyaluran MBG yang lebih tepat sasaran.(ant/mar/bil/ham)
