Universitas Harkat Negeri (UHN) resmi meluncurkan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (Center for Coastal Urban Studies/CCUS) dengan menggandeng Rujak Center for Urban Studies, lembaga kajian yang aktif mendampingi komunitas dan kawasan pesisir di berbagai daerah, termasuk Jakarta.
Peresmian dilakukan di Kampus Universitas Harkat Negeri, Tegal, oleh Rektor Sudirman Said, Direktur Rujak Center Elisa Sutanudjaja, serta Direktur PKPP Marco Kusumawijaya, pada Kamis (23/4).
PKPP menjadi bagian dari upaya strategis dalam menghadapi perubahan iklim dan persoalan lingkungan di daerah pesisir. Keberadaan pusat kajian ini dilandasi urgensi kondisi wilayah pesisir yang kian terdampak perubahan iklim, seperti rob, banjir, kenaikan muka air laut, longsor, dan yang terbaru cuaca panas ekstrem.
Data menunjukkan, lebih dari 8.000 desa di Indonesia berbatasan langsung dengan laut, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 16 juta jiwa. Bahkan, sekitar 60 persen populasi Indonesia tinggal dalam radius 50 kilometer dari garis pantai. Mereka adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim.
Selama dua dekade terakhir, kenaikan permukaan laut telah memicu berbagai dampak, mulai dari banjir rob, kerusakan ekosistem, hingga terganggunya pola produksi masyarakat pesisir. Tekanan ini diperparah oleh perubahan iklim, aktivitas industri, hingga proyek reklamasi yang mengurangi ruang alami laut.
Demi mendorong penelitian dan implementasi temuan riset menjadi kebijakan dan solusi yang kontekstual, terukur, dan dapat direplikasi, melalui penguatan tata kelola pengetahuan dan kapasitas daerah, PKPP berupaya membangun kontribusi yang relevan dan berdampak menghadapi tantangan perkotaan pesisir terkait dengan berbagai masalah yang ada mulai dari perubahan cuaca sampai perencanaan tata kota.
Pusat kajian ini mengusung dua fokus utama, yakni penanganan masalah lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Menurut Sudirman Said, Tegal dipilih sebagai lokasi strategis karena karakteristiknya sebagai kota sekunder sekaligus kota pesisir. Ia berharap pusat kajian ini bisa menjadi model pembelajaran, tidak hanya bagi kota-kota lain di Indonesia, tetapi juga kawasan pesisir di tingkat global. Peresmian PKPP juga menjadi wujud kampus dalam membangun kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan swasta.
“Ini bagian dari upaya kami menjadikan kampus berdampak nyata, tidak hanya dalam ruang akademik, tetapi juga melalui aksi langsung di masyarakat,” ujar Sudirman Said dalam acara peluncuran PKPP di kampus Universitas Harkat Negeri, Tegal, Kamis (23/4).
Nantinya pendekatan utama yang akan dilakukan oleh PKPP adalah dengan melibatkan partisipan, melibatkan pengetahuan dan pengalaman warga lokal sebagai sumber utama kebijakan. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam merespons krisis iklim secara inklusif dan berkeadilan sosial.
“Pesisir adalah untaian horisontal pusat kehidupan dan vertikal dari hulu ke hilir pada geografi kepulauan seperti Indonesia. Ini yang menjadikan pesisir wilayah penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak karena mempengaruhi kehidupan tidak hanya bagi masyarakat pesisir tentu saja yang akan pertama kali terdampak, akan tetapi juga kehidupan bagi semua,” ujar Marco Kusumawijaya, Direktur Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP).
“Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) diposisikan sebagai pusat kajian aksi yang menghasilkan ilmu pengetahuan agar dapat menjadi dasar bagi pencarian solusi yang mengedepankan pendekatan ko-produksi multipihak untuk mewujudkan wilayah pesisir yang berketahanan, berkeadilan dan lestari.”
Melalui pendekatan ko-produksi multipihak, PKPP diharapkan mampu melahirkan solusi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan dengan kondisi lokal. Ke depan, pusat kajian ini juga diharapkan menjadi ruang pertukaran praktik baik antar kota pesisir, sekaligus mendorong kerja sama berkelanjutan dalam merumuskan strategi adaptasi yang berdampak nyata.
