EtIndonesia. Direktur U.S. Citizenship and Immigration Services, Joseph Edlow, baru-baru ini menyatakan bahwa USCIS telah “menyatakan perang total” terhadap penipuan imigrasi, dan akan meninjau ulang kasus-kasus green card, suaka, serta manfaat imigrasi lainnya yang disetujui pada masa pemerintahan Joe Biden.
Pada 19 April, dalam wawancara dengan One America News Network, Edlow mengatakan bahwa pemerintahan Donald Trump telah mempercepat penyelidikan terhadap penipuan imigrasi, dengan fokus pada individu yang masuk ke AS dalam beberapa tahun terakhir dan diduga melakukan kecurangan.
Dalam cuplikan wawancara yang dibagikan di platform X, ia memperingatkan: “Bagi mereka yang sedang melakukan penipuan: hentikan sekarang juga, karena kami pada akhirnya akan menemukan kalian. Bahkan jika kalian merasa sudah lolos, kami tetap akan menelusuri kembali.”
Ia juga menulis bahwa USCIS akan membuka kembali dan meninjau ulang kasus-kasus lama yang disetujui pada masa pemerintahan sebelumnya, ketika pemeriksaan dinilai lebih longgar, dan kini akan dilakukan dengan standar yang lebih ketat.
“Para penipu dan pelaku kejahatan lainnya harus siap menanggung konsekuensinya,” ujar Edlow. “Prioritas utama kami adalah melindungi keselamatan rakyat Amerika. Menjaga keamanan Amerika adalah tugas kami—dan kami akan menjalankannya tanpa kompromi.”
Pada 21 April, Edlow kembali memperingatkan melalui platform X: “Penipuan telah merasuki seluruh sistem imigrasi kami. Agen baru USCIS akan memastikan pelaku penipuan dihukum berat. Siapa pun yang melakukan penipuan tidak layak mendapatkan manfaat imigrasi maupun kewarganegaraan. Imigrasi ke Amerika adalah sebuah kehormatan, dan kami akan memastikan prosesnya berjalan secara legal dan sesuai aturan.”
Setelah kembali ke Gedung Putih, Presiden Trump memperketat kebijakan imigrasi dan memerintahkan peninjauan ulang terhadap kasus-kasus yang telah mendapatkan green card atau suaka.
Pada 27 November 2025, Edlow menyatakan di X bahwa, atas instruksi presiden, ia telah memerintahkan peninjauan menyeluruh dan ketat terhadap setiap green card yang diberikan kepada warga negara asing dari negara-negara terkait.
Dua hari kemudian, ia mengumumkan bahwa USCIS telah menangguhkan seluruh keputusan terkait permohonan suaka hingga dapat dipastikan bahwa setiap pemohon telah melalui proses penyaringan paling ketat. Ia menegaskan bahwa keselamatan rakyat Amerika tetap menjadi prioritas utama.
Pada Februari tahun ini, Edlow melaporkan kepada anggota Kongres bahwa sejak 20 Januari 2025, staf imigrasi telah menyerahkan hampir 33.000 laporan dugaan penipuan kepada unit Deteksi Penipuan dan Keamanan Nasional USCIS—meningkat 138% dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dari lebih dari 21.000 kasus yang telah diselesaikan, sekitar 65% terbukti mengandung unsur penipuan.
Selain itu, petugas imigrasi juga melakukan inspeksi lapangan dan pemeriksaan latar belakang melalui media sosial untuk mengidentifikasi potensi risiko terkait keamanan nasional, keselamatan publik, penipuan, serta kecenderungan “anti-Amerika”.
Seiring meningkatnya intensitas pemeriksaan, kewenangan penegakan hukum USCIS juga diperluas. Pada September tahun lalu, pemerintah Trump mengesahkan aturan baru yang memungkinkan USCIS merekrut agen khusus untuk menjalankan tugas penangkapan.
Dalam pengumuman rekrutmen terbaru, para petugas ini disebut sebagai “Pembela Tanah Air” (Homeland Defenders).
USCIS, yang secara tradisional menangani persetujuan visa, green card, dan naturalisasi, kini juga telah membentuk divisi baru bernama “Direktorat Operasi Taktis” untuk mendukung program deportasi besar-besaran pemerintah.
Dilaporkan oleh Luo Tingting/Disunting oleh Wen Hui – NTDTV.com
