JAKARTA, DISWAY.ID - Transformasi digital di Indonesia terus berkembang pesat membuka banyak peluang untuk inovasi, efisiensi, dan percepatan ekonomi digital nasional.
Melalui kolaborasi, berbagai pihak dapat saling berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik.
BACA JUGA:Roblox Belum Patuhi PP Tunas, Komdigi Temukan Celah Chat dengan Orang Tak Dikenal
CEO R17 Group, Hengky Witarsa DJ, mengajak kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan digital nasional.
“Ketahanan digital hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara regulator dan industri. Kami mendorong pendekatan secureby design agar inovasi bisnis dapat berjalan seiring dengan perlindungan data,” ujarnya, Kamis, 23 April 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, menekankan pentingnya tata kelola data yang adaptif untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia.
Ia menyebut, biaya untuk menjaga keamanan memang terlihat sangat besar. Namun, ketika terjadi pelanggaran keamanan dalam sebuah perusahaan, dampaknya bisa meruntuhkan fondasi yang telah lama dibangun. “Reputasi menjadi taruhannya, dan ini bukan hal yang bisa dianggap sepele,” ujarnya dalam R17 Podcast Show Vol. 04, Kamis (23 April 2026).
BACA JUGA:Komdigi Teken MoU dengan Polri, Gagas Penguatan Payung Hukum di Ruang Digital
Kegiatan bertema “Shaping Secure Data Intelligence for Digital Resilience” di Discovery SCBD ini mengajak berbagai pihak termasuk akademisi, pemerintah, dan perusahaan siber untuk bergabung.
Menurut Ismail, Komdigi memiliki tiga peran utama. Pertama, sebagai pembuat kebijakan dan regulasi. Hal ini dianggap sebagai bagian dari tata kelola yang harus dijalankan secara sistematis.
Kedua, pemerintah berperan sebagai orkestrator. Artinya, pemerintah mengoordinasikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keamanan, pemanfaatan data, dan ekosistem digital secara keseluruhan.
Ketiga, pemerintah juga harus berani melakukan investasi, terutama dalam kondisi tertentu. Tidak semua kebutuhan bisa diserahkan kepada pelaku usaha, karena ada investasi yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri oleh perusahaan.
BACA JUGA:Komdigi Siapkan Jaringan Mudik Lebaran, Trafik Diprediksi Naik 40 persen
Sementara itu, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Bondan Widiawan, menyoroti pentingnya sistem peringatan dini dan penguatan ekosistem threat intelligence yang terintegrasi antara pemerintah dan sektor swasta.
“Kami memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian terhadap berbagai sistem keamanan. Pengembangan ini sudah kami mulai sejak 2017, dan saat ini sudah mulai kami berikan layanannya,” terangnya.
