Pantau - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penguatan penanganan keamanan serta percepatan pemulihan korban konflik di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Puncak Jaya.
Pemantauan Langsung dan Kronologi KejadianKepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey menyatakan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung dengan menemui sejumlah pihak terkait dan meninjau lokasi kejadian.
Ia mengungkapkan, "Kami sudah melakukan pemantauan, bertemu gubernur, kapolda, dan mendatangi lokasi. Kami juga meminta keterangan saksi-saksi langsung."
Dalam kasus di Kabupaten Nduga, peristiwa bermula dari pembunuhan anggota kepolisian yang hingga kini masih dalam proses penyelidikan.
Situasi kemudian berkembang dengan adanya penyisiran aparat serta reaksi warga yang menyerang fasilitas kepolisian.
Kerusakan yang tercatat meliputi dua truk dibakar, sembilan sepeda motor, dan satu bangunan dirusak.
Komnas HAM mencatat sedikitnya lima warga sipil meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.
Frits menyampaikan, "Rekomendasi yang sudah dikeluarkan antara lain kepada Kapolda untuk melakukan proses hukum, pemeriksaan terhadap personel, serta evaluasi internal."
Korban di Puncak Jaya dan Upaya KoordinasiDi wilayah Kabupaten Puncak Jaya, dilaporkan terdapat 15 korban meninggal dunia dan lima orang mengalami luka-luka akibat konflik yang terjadi.
Komnas HAM masih melakukan verifikasi lanjutan terkait data korban serta kronologi kejadian secara menyeluruh.
Frits menyatakan, "Dari lima korban selamat, kami baru bertemu satu orang, yakni korban perempuan Anita Telenggen yang mengalami luka tembak di bagian leher."
Komnas HAM terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, dan tokoh masyarakat guna meredam situasi serta memperoleh gambaran utuh terkait peristiwa tersebut.
Langkah komunikasi dilakukan untuk mendukung penanganan yang tepat dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.
Komnas HAM menilai penegakan hukum yang profesional dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Evaluasi internal aparat dinilai krusial untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa mendatang.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dinilai diperlukan dalam penanganan konflik.
Penanganan konflik di Papua diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga perlindungan warga sipil serta percepatan pemulihan sosial.
