Jakarta (ANTARA) - Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat meraih penghargaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terbaik tingkat nasional dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat Sri Susilarti yang pada Kamis ini resmi menjabat Jabatan Fungsional Pranata Komputer Madya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengatakan penghargaan itu didasarkan pada beberapa indikator basis pengelolaan lembaga, terutama di bidang integritas.
"Kemudian juga di bidang pemberdayaan klien pemasyarakatan agar dapat mandiri dan diterima kembali di masyarakat," kata Sri kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Selain penghargaan yang akan diterima pada Senin (27/4) mendatang itu, Sri juga mencatat sejumlah capaian penting yang diraih Bapas Kelas I Jakarta Barat selama ia menjabat sejak 2022.
Capaian itu mencakup keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB pada 2024 silam melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan bebas pungutan liar.
Sri berpesan kepada Kepala Bapas Jakbar setelahnya untuk menekankan pentingnya pemberdayaan klien pemasyarakatan agar dapat mandiri dan diterima kembali di masyarakat.
Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dengan pemerintah daerah, Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) serta Kementerian Ketenagakerjaan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
“Beberapa klien kita itu sudah dapat bantuan modal Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula sebesar Rp5 juta. Kalau nanti usahanya berkembang, bisa dapat bantuan lanjutan hingga Rp15 juta,” kata Sri.
Sementara itu, Raden Mas Kristyo Nugroho, yang resmi menggantikan Sri sebagai Kepala Bapas Jakarta Barat akan melanjutkan sekaligus meningkatkan program yang telah berjalan.
Ia menilai peran Bapas kini semakin strategis terutama seiring amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memperluas fungsi Bapas sejak tahap awal proses hukum.
“Peran Bapas tidak hanya di akhir, tetapi sejak awal proses penyidikan hingga pembinaan. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Selanjutnya, Kristyo menargetkan Bapas Jakarta Barat dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia optimistis target tersebut dapat dicapai dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Tahun ini kami sudah masuk tahap penilaian awal WBBM. Dengan kerja sama seluruh jajaran, kami optimistis dapat meraihnya,” pungkasnya.
Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat Sri Susilarti yang pada Kamis ini resmi menjabat Jabatan Fungsional Pranata Komputer Madya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengatakan penghargaan itu didasarkan pada beberapa indikator basis pengelolaan lembaga, terutama di bidang integritas.
"Kemudian juga di bidang pemberdayaan klien pemasyarakatan agar dapat mandiri dan diterima kembali di masyarakat," kata Sri kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Selain penghargaan yang akan diterima pada Senin (27/4) mendatang itu, Sri juga mencatat sejumlah capaian penting yang diraih Bapas Kelas I Jakarta Barat selama ia menjabat sejak 2022.
Capaian itu mencakup keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB pada 2024 silam melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan bebas pungutan liar.
Sri berpesan kepada Kepala Bapas Jakbar setelahnya untuk menekankan pentingnya pemberdayaan klien pemasyarakatan agar dapat mandiri dan diterima kembali di masyarakat.
Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dengan pemerintah daerah, Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) serta Kementerian Ketenagakerjaan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
“Beberapa klien kita itu sudah dapat bantuan modal Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula sebesar Rp5 juta. Kalau nanti usahanya berkembang, bisa dapat bantuan lanjutan hingga Rp15 juta,” kata Sri.
Sementara itu, Raden Mas Kristyo Nugroho, yang resmi menggantikan Sri sebagai Kepala Bapas Jakarta Barat akan melanjutkan sekaligus meningkatkan program yang telah berjalan.
Ia menilai peran Bapas kini semakin strategis terutama seiring amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memperluas fungsi Bapas sejak tahap awal proses hukum.
“Peran Bapas tidak hanya di akhir, tetapi sejak awal proses penyidikan hingga pembinaan. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Selanjutnya, Kristyo menargetkan Bapas Jakarta Barat dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia optimistis target tersebut dapat dicapai dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Tahun ini kami sudah masuk tahap penilaian awal WBBM. Dengan kerja sama seluruh jajaran, kami optimistis dapat meraihnya,” pungkasnya.
