Penulis: Doni Moni
TVRINews, Nagakeo
Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keterbatasan fiskal daerah tampaknya tidak menghalangi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nagekeo untuk tetap melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Tercatat, sebanyak 10 anggota DPRD melakukan kunjungan ke Kabupaten Sikka dan Manggarai Timur.
Dari jumlah tersebut, sembilan orang merupakan anggota panitia khusus (pansus), sementara satu lainnya adalah pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua II. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu, 22 April hingga Jumat, 24 April 2026, dengan turut melibatkan lima staf dari Sekretariat Dewan.
Ketua Pansus DPRD Nagekeo, Thomas Mega Maso, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan studi tiru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Beberapa aspek yang menjadi fokus antara lain pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), serta digitalisasi sistem pendapatan.
“Terkait Kegiatan 2 Tim Anggota DPRD Ke Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupatrn Sikka Tdk Ada Kaitan Dgn Saya Sebagai Ketua Pansus. Krn Tugas Saya Sebagai Ketua Pansus Sdh Selesai Saat Paripurna Penutupan Kemarin,” ungkap Dia melalui pesan WhatsApp.
Ia menambahkan, tim yang berangkat merupakan representasi dari fraksi dan kelengkapan dewan, serta didampingi unsur pimpinan. Penjelasan rinci, kata dia, akan disampaikan setelah kegiatan selesai.
Namun, pelaksanaan perjalanan dinas ini justru memunculkan polemik di internal DPRD sendiri. Sejumlah ketua fraksi mengaku tidak mengetahui adanya agenda tersebut, termasuk keterlibatan anggota dari fraksi mereka.
Ketua Fraksi Kebangkitan, Odorikus Goa Owa, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan persetujuan untuk kegiatan studi tiru tersebut. Ia menyebut rekomendasi fraksi hanya sebatas penugasan dalam pansus.
“Sebagai Ketua tidak mengetahui anggota fraksi kebangkitan melakukan agenda studi tiru tersebut. Dalam rekomendasi hanya untuk masuk dalam tim pansus DPRD bukan yang lain. Kalau mereka jalan dinas untuk agenda yang lain bukan tanggungjawab Fraksi,” jelas Dia.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Kristianus Garo dari Fraksi Nagekeo Maju. Ia menyebut keikutsertaan anggota fraksinya dalam perjalanan tersebut bukan hasil keputusan resmi fraksi.
“Kami dari Fraksi mengirim satu anggota fraksi bukan untuk melakukan studi tiru akan tetapi diperuntukkan masuk dalam anggota pansus yang dibentuk lembaga DPRD berkaitan dengan pengawana ke kerja kerja pemerintah,” ungkap Dia.
Bahkan, ia mengaku tidak mengetahui adanya agenda perjalanan dinas tersebut.
“Minta maaf saya tidak tau kalau ada beberapa anggota DPRD yang jalan dinas untuk kegiatan studi tiru,” pungkas Dia.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi, koordinasi, serta mekanisme pengambilan keputusan di internal DPRD Nagekeo, terutama dalam penggunaan anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Editor: Redaktur TVRINews
