jpnn.com - JAKARTA - Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Selasa (21/4).
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menghadirkan sejumlah saksi ahli dan guru dari berbagai pelosok negeri untuk mematahkan dakwaan jaksa.
BACA JUGA: Mengadili Visi: Mengapa Kriminalisasi Kebijakan Chromebook Nadiem Makarim Adalah Langkah Mundur
Dalam sidang tersebut, Nadiem tampak emosional mendengarkan kesaksian para guru.
Dia menyebut kehadiran para pendidik dari Aceh hingga Papua adalah bukti nyata bahwa digitalisasi pendidikan bermanfaat bagi akar rumput.
BACA JUGA: Ibam Bongkar Chat Perdana dengan Nadiem Makarim, Merasa Dikriminalisasi
"Ini sidang yang paling emosional buat saya. Tujuh guru dari Aceh sampai Papua terbang ke sini memberikan kesaksian bagaimana Chromebook mengubah pola belajar-mengajar di kelas mereka," ujar Nadiem.
Salah satu poin krusial yang terungkap adalah kemampuan Chromebook bekerja tanpa koneksi internet (offline).
BACA JUGA: Nadiem Makarim Akui Kurang Sopan dan Minta Maaf ke Tokoh Politik
Hal ini mementahkan tudingan bahwa perangkat tersebut mubazir di daerah minim sinyal.
Denny Adelyta Tofani Novitasari, guru dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, memberikan kesaksian bagaimana fitur touchscreen Chromebook sangat membantu siswanya dalam praktik Kimia secara virtual.
Senada dengan itu, Kepala Sekolah di Sorong, Arby William Mamangsa, mendemonstrasikan keunggulan perangkat tersebut.
"Bisa langsung menyala tanpa tekan tombol power. Tidak selalu butuh internet karena bisa offline untuk Google Docs, Sheets, hingga Drive. Data guru dan siswa otomatis tersinkronisasi," ujarnya.
Kisah menarik juga datang dari Muhamad Firman, mantan guru di Kecamatan Belimbing, Kalimantan Barat. Di daerah 3T yang mengandalkan tenaga surya, ia tetap bisa mengajar Matematika menggunakan Chromebook.
"Sinyal sangat terbatas, listrik pakai tenaga surya. Saya gunakan Chromebook secara offline untuk presentasi Google Slide dan membuat grafik di Spreadsheet," tutur Firman yang kini bertugas di Dinas Pendidikan Malawi.
Sementara itu, saksi ahli pendidikan Ina Liem menjelaskan bahwa Platform Merdeka Mengajar (PMM) justru menghemat anggaran pelatihan guru secara signifikan.
"Guru bisa belajar di waktu luang tanpa perlu biaya transportasi dan penginapan yang selama ini memakan biaya besar," papar Ina.
Ina juga menepis isu rendahnya IQ nasional yang dikaitkan dengan kegagalan sistem pendidikan. Menurutnya, data IQ 78 yang viral adalah hasil survei 2018, sebelum era Nadiem.
"Penyebab IQ itu multifaktor, ada gizi dan polusi. Bukan semata-mata ranah Kemendikbud," tegasnya.
Penasihat Hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, melontarkan kritik pedas terhadap dakwaan jaksa. Ia menjuluki perkara ini sebagai "kasus gaib".
"Kenapa saya katakan kasus gaib? Karena ada ceritanya, tetapi tidak ada faktanya. Narasi yang dibangun mentah semua saat diuji di persidangan," tutur Ari.
Ari menegaskan kehadiran para guru adalah untuk membuktikan bahwa Chromebook benar-benar terpakai dan bermanfaat, bukan sekadar barang pajangan seperti yang dituduhkan.
Terkait isu aliran dana Rp809 miliar dari Google, Ari memastikan hal itu murni urusan bisnis.
"Investasi Google ke GoTo itu proses bisnis biasa. Mereka (Google) itu pemegang saham minoritas. Tidak ada hubungan timbal balik dengan proyek ini. Itu salah fatal," pungkasnya.
Nadiem sendiri sempat mengeluhkan soal waktu persidangan. Ia merasa ada ketimpangan karena pihak JPU diberi waktu tiga bulan dengan 60 saksi, sementara pihaknya dipaksa mempercepat proses menuju putusan meski baru menjalani tiga kali sidang saksi. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Kenny Kurnia Putra
