REPUBLIKA.CO.ID,BEIRUT — Anggota Parlemen dari fraksi Hizbullah, Hussein Fadlallah, mengeluarkan peringatan keras terkait rencana negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel.
Dalam konferensi pers di Beirut, Rabu (22/4/2026), Fadlallah menegaskan bahwa melangkah ke meja perundingan langsung dengan penjajah merupakan "kesalahan besar" yang berisiko memperdalam perpecahan internal di Lebanon.
Baca Juga
Mereka Dinaungi Allah di Padang Mahsyar
Shalat Jenazah Harus Minimal Tiga Shaf, Benarkah?
Jamaah Haji Diminta Segera Mengonsumsi Jatah Boks Makan, PPIH: Jangan Disimpan Terlalu Lama
Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam sebelum dimulainya putaran baru pembicaraan yang didukung Amerika Serikat (AS). Fadlallah menilai langkah tersebut justru dapat mendorong negara ke arah konfrontasi internal. Ia menyerukan peninjauan kembali pendekatan politik dengan meminimalkan ketergantungan pada negosiasi luar.
Fadlallah menekankan bahwa konsep negara Lebanon melampaui sekadar pemerintahan; ia mencakup tanah, rakyat, dan institusi. Menurut dia, krisis politik saat ini mencerminkan penolakan luas dari masyarakat Lebanon terhadap normalisasi melalui jalur negosiasi langsung.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Masalahnya bukan pada Hizbullah semata, melainkan sebagian besar lapisan masyarakat Lebanon menolak pembicaraan semacam itu,"ujar dia seperti dilansir dari Palestine Chronicle.
Ia juga memperingatkan, kesepakatan apa pun yang dipaksakan, termasuk pengaturan di wilayah Lebanon Selatan seperti "garis kuning", akan kehilangan legitimasi jika bertentangan dengan prinsip hidup berdampingan secara nasional yang termaktub dalam konstitusi Lebanon.
Perlawanan sebagai keniscayaan
Menegaskan posisi Hezbollah, Fadlallah menyatakan bahwa perlawanan (resistance) tetap menjadi keniscayaan ketika negara tidak mampu bertindak. Selama empat dekade terakhir, peran perlawanan dianggap krusial dalam menghadapi agresi.
"Ketika negara tidak mampu bertindak, maka perlawanan sangat dibutuhkan," tegasnya, seraya menyerukan persatuan nasional untuk menghadapi agresi ketimbang mengandalkan kerangka negosiasi eksternal.
