JAKARTA, KOMPAS — Depresiasi nilai tukar rupiah yang telah menembus Rp 17.300 per dolar AS berisiko semakin menekan segmen rumah tangga serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tekanan ini berasal dari bertambahnya beban bunga kredit seiring langkah penyesuaian oleh industri perbankan.
Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (23/4/2026) ditutup di level Rp 17.308 per dolar AS. Secara tahun kalender, rupiah telah terdepresiasi 3,5 persen secara tahun kalender berjalan.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat, pelemahan rupiah tersebut akan mendorong bank sentral cenderung menahan atau bahkan menaikkan suku bunga acuan.
”Implikasinya bagi industri perbankan adalah cost of fund naik, persaingan dana semakin ketat, NIM (margin bunga bersih) tertekan dan pertumbuhan kredit melambat,” katanya, saat dihubungi dari Jakarta.
Bank Indonesia mencatat, penyaluran kredit oleh industri perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 9,37 persen. Pertumbuhan ini utamanya ditopang oleh kredit jenis investasi yang tumbuh 20,85 persen.
Meski demikian, total fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) pada periode yang sama masih Rp 2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia. Ini mengindikasikan tingginya penawaran belum diikuti oleh tingkat permintaan kredit.
Trioksa menyebut, industri perbankan berisiko ikut menanggung peningkatan risiko dan pelemahan permintaan kredit seiring sikap dunia usaha yang menahan ekspansi. Ini akibat tekanan terhadap sektor riil, terutama sektor yang bergantung pada utang valuta asing (valas) serta bahan baku impor.
Ketika biaya dana bank naik, maka bunga kredit juga akan naik dan akan menambah beban masyarakat yang mengambil kredit.
Meski demikian, daya tahan industri perbankan akan sangat bergantung pada tingkat permodalan dan likuiditas. Selain itu, industri perbankan juga patut mewaspadai berbagai dampak lanjutannya terhadap kinerja.
Menurut Trioksa, salah satu dampak lanjutan dari rentetan dinamika tersebut ialah melemahnya permintaan kredit dan meningkatnya risiko kredit. Dalam hal ini, segmen rumah tangga dan UMKM rentan semakin tertekan akibat penyesuaian bunga yang ditempuh oleh perbankan.
”Ketika biaya dana bank naik, maka bunga kredit juga akan naik dan akan menambah beban masyarakat yang mengambil kredit,” ujarnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM telah mencapai 4,6 persen, naik ketimbang periode Januari 2025 yang sebesar 4,05 persen. Bahkan, rerata NPL segmen usaha menengah dalam setahun terakhir telah menembus ambang batas 5 persen.
Di sisi lain, peningkatan risiko kredit juga dialami oleh segmen rumah tangga. Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) menunjukkan, NPL kredit perbankan ke sektor rumah tangga pada Desember 2025 sebesar 2,39 persen atau naik dibandingkan dengan Desember 2024 yang mencapai 2,02 persen.
Hasil Survei Perbankan BI mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan I-2026 tetap tumbuh. Namun, pertumbuhan kredit baru tersebut lebih rendah alias melambat dibandingkan dengan triwulan IV-2025 sebagaimana dengan pola historisnya.
Kondisi ini tecermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 38,74 persen pada triwulan I-2026. Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh kredit konsumsi. Selanjutnya pada triwulan II-2026, penyaluran kredit baru diprakirakan meningkat dengan SBT sebesar 96,65 persen.
Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menjelaskan, standar penyaluran kredit perbankan pada triwulan I-2026 terindikasi lebih berhati-hati dibandingkan dengan triwulan IV-2025. Perkembangan ini tecermin dari Indeks Lending Standard (ILS) positif sebesar 0,15.
”Kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati tersebut, antara lain, pada aspek jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi. Selanjutnya, pada triwulan II-2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih longgar, dengan ILS negatif sebesar 2,88,” katanya dalam siaran pers.
Sementara itu, Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Subur Tan menyampaikan, BCA senantiasa menempuh uji stres sebagaimana anjuran dari regulator sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi risiko gejolak perekonomian global.
Pada dasarnya, kami percaya bahwa kami mampu menjaga kinerja kredit dan NPL. Ada sedikit peningkatan LaR, tetapi masih sangat terkontrol dengan cadangan yang sangat memadai.
Hasil uji stres tersebut menunjukkan, permodalan BCA masih jauh di atas ambang batas ketentuan, yakni 29 persen, dengan rasio NPL terjaga dalam kisaran 1,8 persen. Meski demikian, terdapat peningkatan dari sisi rasio total kredit yang berisiko bermasalah alias loan at risk (LaR).
”Pada dasarnya kami percaya bahwa kami mampu menjaga kinerja kredit dan NPL. Ada sedikit peningkatan LaR, tetapi masih sangat terkontrol dengan cadangan yang sangat memadai,” katanya dalam konferensi pers Laporan Kinerja Triwulan I-2026 secara daring.
Pada saat yang sama, Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih menambahkan, BCA turut mencermati risiko akibat pelemahan nilai tukar. Hasil asesmen menunjukkan depresiasi nilai tukar tidak berdampak signifikan bagi kinerja perbankan.
Hal itu tecermin dari porsi penyaluran kredit dalam bentuk valas yang mencapai sekitar 4,9 persen dari total portofolio kredit BCA. Sementara secara industri, pangsa penyaluran kredit valas perbankan mencapai 12 persen dari total portofolio kredit.
”Apabila terjadi pelemahan rupiah, dampaknya tidak signifikan. Namun, bagi para eksportir, tentu saja ini (pelemahan rupiah) akan menguntungkan. Jika ditanya, dunia usaha tentu mengharapkan rupiah bergerak stabil,” tutur John.
Di sisi lain, perseroan juga mencermati lonjakan harga komoditas seiring dinamika gejolak global yang akan berimplikasi terhadap kinerja kredit korporasi ke depan. Risiko terbesar akan dihadapi oleh debitor yang bergantung pada komoditas plastik.
