JAKARTA, KOMPAS — Konflik di Timur Tengah yang menaikkan harga minyak turut berdampak pada pembengkakan biaya operasional tambang. Selain itu, pemangkasan kuota produksi juga membawa dampak turunan terhadap serapan tenaga kerja dan utilitas alat berat.
Dalam penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), pengurangan produksi batubara dari 790 juta ton pada 2025 menjadi 600 juta ton pada 2026, dengan asumsi harga normal saat ini 109 dolar AS per ton, dapat mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 18,6 triliun. Ini membuat pemangkasan kuota produksi perlu diterapkan dengan sangat hati-hati, apalagi sektor pertambangan selama ini menjadi bantalan fiskal di tengah gejolak makroekonomi global.
Peneliti senior Indef, Tauhid Ahmad, mengungkapkan hal itu dalam acara Industry Mining Connect 2026 bertajuk ”Menavigasi Sektor Pertambangan RI di Tengah Dinamika Global” yang diselenggarakan Harian Kompas (Kompas.id) di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Juga hadir sebagai pembicara dalam acara ini adalah Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Heldy Satrya Putera, Sekretaris Jenderal Indonesian Mining Association (IMA) Tony Wenas, dan Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) FH Kristiono.
Tauhid menuturkan, penyesuaian kuota produksi harus lebih cermat. Menurut dia, pemangkasan produksi batubara Indonesia tidak berdampak signifikan terhadap pergerakan harga global.
Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa India yang justru memengaruhi fluktuasi harga batubara dalam kondisi normal (tidak terjadi perang). ”Jika disimulasikan dari sektor batubara saja—dengan target PNBP pada 2026 sebesar Rp 105 triliun dan harga normal saat ini di angka 109 dolar AS per ton—kita hanya akan mendapatkan sekitar Rp 86,4 triliun dari produksi 600 juta ton,” kata Tauhid.
Namun, situasinya berbeda dengan komoditas nikel, di mana Indonesia berperan sebagai penentu harga (price maker). Oleh sebab itu, ketika volume produksi nikel dikurangi, harganya di pasar global akan meningkat. Kebijakan nikel harus tetap konsisten mendukung hilirisasi. Di sisi lain, industri hilir non-baterai juga harus terus dikembangkan di dalam negeri.
FH Kristiono menambahkan, penurunan produksi akan berdampak langsung pada tenaga kerja serta masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan. Selain itu, kebijakan ini menekan tingkat utilitas alat berat perusahaan.
Berdasarkan simulasi dampak, setiap penurunan produksi 1 juta ton batubara akan mengimbas sekitar 250 pekerja tambang. Sementara itu, untuk perusahaan kontraktor, ada sekitar 500 pekerja yang turut terdampak untuk setiap pemangkasan 1 juta ton batubara.
”Yang paling menderita tentunya adalah perusahaan-perusahaan dengan kapasitas produksi yang kecil. Ingat, ada pepatah yang mengatakan begini: jangan bunuh angsa petelur emas, tetapi ambillah telur emasnya,” ujar Kristiono.
Adapun Heldy Satrya Putera, memaparkan realisasi investasi triwulan I-2026 tergolong positif, mencapai angka Rp 498,8 triliun atau sekitar 24,4 persen dari target tahun ini. Pencapaian tersebut mencerminkan peningkatan investasi secara tahunan (year on year) sebesar 7,5 persen.
”Berkaca dari data tersebut, kondisi iklim investasi kita masih sangat baik-baik saja. Investor tetap melihat Indonesia sebagai negara tujuan yang menarik,” ucap Heldy.
Kontribusi investasi terbesar berasal dari subsektor industri logam dasar yang erat kaitannya dengan program hilirisasi, disusul oleh sektor jasa lainnya. Sementara itu, sektor pertambangan berada pada urutan ketiga, menunjukkan bahwa pertambangan masih bertahan dalam posisi lima besar penyumbang investasi nasional.
Sejak 2009, pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi pertambangan mineral dan batubara. Pada 2020, pemerintah mengambil langkah tegas melarang ekspor bijih nikel mentah guna memaksa terciptanya ekosistem hilirisasi di dalam negeri. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan nilai tambah produk dan membuka lapangan kerja baru. Kebijakan ini pun berhasil memicu kenaikan harga nikel.
Tony Wenas memberikan pandangan bahwa di tengah gejolak geopolitik global dan dinamika domestik yang tidak menentu, perusahaan pertambangan hendaknya fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Langkah tersebut meliputi optimalisasi produksi agar lebih efisien, aman, dan berkelanjutan, serta pengetatan biaya operasional.
Dari sisi faktor domestik, ia menambahkan, wacana pengendalian produksi hendaknya dipertimbangkan matang-matang dengan melihat proyeksi kebutuhan jangka panjang di dalam negeri serta sinkronisasi perencanaan ekspor Indonesia.
Pasalnya, proses hilirisasi yang berjalan saat ini mayoritas masih menghasilkan produk- produk antara (setengah jadi). Pekerjaan rumah terbesar Indonesia ke depan adalah menciptakan produk turunan yang lebih hilir lagi, yang wilayah garapannya sudah memasuki ranah industri manufaktur tingkat lanjut.
”Di negara kita ini banyak sekali bahan tambang dan kita selalu masuk 10 besar dunia untuk tembaga, emas, maupun batubara. Harusnya Indonesia bisa jadi negara yang superhebat asalkan pengelolaan pertambangannya dan aspek pengelolaan lainnya dilakukan dengan baik,” tutur Tony.
