Jakarta, CNBC Indonesia - Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Indonesia masih memiliki potensi penerimaan dari pajak yang besar, utamanya dari sektor teknologi.
Hal ini ia ungkapkan saat menyoroti capaian penerimaan Indonesia yang kalah dari negara-negara tetangga di ASEAN, bahkan kalah dari Kamboja.
Meskipun menjadi salah satu negara dengan penerimaan negara terendah di ASEAN, Hashim tetap optimis akan terjadinya pertumbuhan melalui program-program pemerintah.
"sebetulnya yang juga berikan harapan bagi saya adalah pemerintah saat ini sedang persiapkan dan akan mulai dengan program-program peningkatan penerimaan negara," katanya di Menata Patra Jasa, Jakarta, Kamis (23/4/2026.
Hashim menyoroti potensi penerimaan negara dari pajak perusahaan-perusahaan teknologi, seperti perusahaan e-commerce hingga game online.
E-commerce misalnya, tutur Hashim, volume transaksinya mencapai US$60 miliar hingga US$90 miliar. Jika pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini dikenakan 11%, dengan hitung-hitungan yang kasar pemerintah berpotensi mendapatkan sekitar US$6,6 miliar atau bisa mencapai RP100 triliun. Namun, yang diterima negara jauh lebih rendah.
"E-commerce kurang lebih volume-nya yang saya dapat laporan itu US$60 sampai US$90 miliar, datanya bervariasi. Tapi kalau kita pakai angka terendah US$60 miliar seharusnya kita dapat pajak PPN 11% itu Rp6,6 miliar atau kurang lebih Rp100 triliun. Tapi kenyataannya yang diterima pemerintah tahun lalu hanya Rp8 triliun. Yang seharusnya Rp100 triliun yang didapat Rp8 triliun, Rp92 triliun itu ke mana? Saya juga bertanya," jelas Hashim.
Selain itu, Hashim juga mengatakan ada potensi pajak dari game online, yang disebutnya belum membayar pajak pemerintah. Pajak game online, ungkap Hashim, sedang dipersiapkan oleh pemerintah sebagai tambahan penerimaan negara.
"Game anak-anak itu ternyata kita pelajari belum bayar pajak. Perusahaan asing banyak dari china, dari Korea Selatan mereka tidak banyak pajak. Sebentar lagi mereka harus bayar pajak," imbuh Hashim.
Sebelumnya menurut catatan Bank Dunia atau World Bank dalam laporan berjudul Macro Poverty Outlook edisi April 2025, rasio penerimaan negara atau revenue ratio pada 2024 hanya sebesar 12,8%. Turun dibandingkan catatan pada 2022 yang sebesar 13,5%, dan 2023 sebesar 13,3%.
"Dengan angka 12,7%, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia pada tahun 2024 merupakan yang terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah," dikutip dari laporan Bank Dunia itu, Kamis (23/4/2026).
Sementara itu, dibanding negara-negara tetangga Asia Tenggara atau ASEAN, juga masih tertinggal. Misalnya, Kamboja mampu mencatatkan revenues ratio sebesar 15,2% pada 2025, dan masih akan stabil di level 15,2% pada 2025.
Lalu, Filipina sebesar 16,7% dan akan sedikit turun menjadi 16,2% pada 2025, Malaysia 16,8% menjadi 16,5%, Laos 18,2% menjadi 18,1%, Vietnam 18,4% menjadi 16,4%, Myanmar 20% menjadi 22%, dan Thailand 21,3% menjadi 21,2%.
(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
