TULISAN ini saya adopsi dari Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, yang ditulis Robert Michels.
Tesis utama dari buku ini sering dikenal dengan konsep hukum besi oligarki (iron law of oligarchy). Dan tentu tulisan saya ini melihat hal ihwal partai secara berimbang.
Awalnya, partai dibentuk untuk mewakili rakyat. Anggotanya banyak, semangatnya tinggi, semua merasa punya suara.
Namun, seiring waktu, muncul “orang-orang inti” atau lingkaran dalam. Yaitu mereka yang tahu strategi, pegang uang, punya jaringan, dan akses ke kekuasaan.
Secara formal masih ada rapat, kongres, musyawarah. Namun, keputusan penting sering sudah “mateng” atau paling banter “setengah mateng” sebelum forum dimulai. Seperti rapat yang tinggal mengesahkan.
Dalam kondisi ini, partai sudah barang tentu masih terlihat demokratis dari luar—seperti putih telur setengah matang.
Namun di dalamnya, kekuasaan masih cair dan berputar di orang yang sama—seperti kuning telur yang belum matang itu. Itulah “hukum besi” partai politik, kata Robert Michles.
Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada beberapa hal yang sulit dihindari.
Baca juga: Menggagas Upah Minimum Profesi Dosen
Pertama, tidak semua orang bisa mengurus partai. Organisasi besar butuh orang yang fokus, punya waktu, dan memiliki kemampuan. Dari sini muncul kelompok kecil yang jadi “pengendali”.
Kedua, informasi tidak merata. Elite tahu banyak hal—uang partai, strategi politik, komunikasi dengan kekuasaan. Anggota biasa tidak. Akhirnya, anggota bergantung.
Ketiga, manusia punya naluri mempertahankan posisi. Kalau sudah di atas, jarang ada yang rela turun. Maka aturan dibuat, atau dimanfaatkan, agar kekuasaan tetap berputar di lingkar yang sama.
Di negara dengan demokrasi matang, kondisi ini biasanya dilawan dengan aturan yang kuat: transparansi, pembatasan jabatan, kompetisi yang sehat. Namun dalam demokrasi setengah matang, aturan itu ada—tapi sering tidak dijalankan dengan serius.
Hasil akhir atau proses?
Ada kenyataan yang tidak bisa kita abaikan dalam sejarah politik dunia, yaitu ada pemimpin partai yang sangat lama berkuasa—bahkan puluhan tahun—dan tetap berhasil membawa kemajuan nyata bagi negaranya. Contoh yang paling sering disebut adalah Lee Kuan Yew di Singapura.
Lee Kuan Yew memimpin arah politik Singapura selama sekitar 40 tahun. Dalam rentang waktu itu, kebijakan bisa konsisten, arah pembangunan jelas, dan tidak sering berubah-ubah. Hasilnya? Singapura bisa tumbuh cepat, tertib, dan efisien.
