Investasi Hilirisasi di Sektor Minerba Masih Timpang, Ini Saran Perhapi

Bisnis.com, JAKARTA — Arah investasi hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan rantai industri. 

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan struktur investasi hilirisasi perlu diarahkan lebih spesifik agar mampu menopang pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi.

Contohnya untuk nikel, investasi di smelter tipe Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) menurutnya sudah cukup banyak. Akan tetapi, untuk nikel kadar rendah yakni High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang biasa masuk ke industri baterai, justru masih kurang. 

“Jadi, kami mendorong kalau untuk hilirisasi di sektor komoditas tambang nikel, itu lebih baik didorong ke arah hilirisasi smelter nikel HPAL,” kata Sudirman kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026). 

Dia menjelaskan, pengembangan smelter untuk nikel kadar rendah menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Selama ini, sebagian besar fasilitas pengolahan masih berorientasi pada produk stainless steel atau baja nirkarat.

Selain nikel, peluang investasi juga dinilai terbuka lebar di sektor bauksit. Sudirman menilai kapasitas smelter bauksit di Indonesia masih terbatas, padahal kebutuhan aluminium domestik terus meningkat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri.

Menurutnya, hilirisasi bauksit perlu dipercepat melalui pembangunan fasilitas pengolahan menjadi alumina hingga aluminium. Apalagi, kebijakan larangan ekspor bahan mentah telah mendorong pengolahan di dalam negeri.

“Saat ini kita dengar bahwa ada beberapa investor dari China itu tertarik untuk menanamkan investasinya, mendirikan pabrik smelter bauksit ini untuk menjadi aluminium,” ungkapnya.

Kendati demikian, Sudirman mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam membuka keran investasi asing di sektor ini. Pengalaman hilirisasi nikel yang memicu lonjakan jumlah smelter dinilai perlu menjadi pelajaran agar kapasitas produksi tetap terkendali.

Di sektor timah, investasi hilirisasi juga dinilai masih relevan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Upaya pembatasan ekspor bahan mentah serta penertiban tambang ilegal disebut menjadi momentum untuk memperkuat industri hilir timah nasional.

Sementara itu, dia berpandangan prospek hilirisasi batu bara menghadapi tantangan tersendiri. Program gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) sebagai substitusi LPG, misalnya, masih terkendala aspek keekonomian.

Menurut Sudirman, tingginya biaya investasi dan operasional, serta harga jual produk yang relatif rendah, membuat proyek tersebut belum menarik bagi investor swasta. “Biaya capital-nya atau biaya investasi dari batu bara, MPP-nya [Market Parity Price] tinggi sekali, sementara harga jualnya belum mendukung,” katanya.

Dia menilai, proyek hilirisasi batu bara sebaiknya didorong langsung oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional, bukan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kendati demikian, upaya hilirisasi tetap perlu dijalankan sebagai langkah antisipasi terhadap volatilitas harga energi global, termasuk potensi kenaikan harga LPG di masa depan.

Dari sisi kebijakan, Sudirman menilai insentif fiskal seperti keringanan pajak dan royalti memang penting, tetapi belum cukup untuk mendorong investasi pada sektor yang secara ekonomi masih belum menarik, seperti batu bara.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani telah melaporkan bahwa realisasi investasi berbasis hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 8,2% secara tahunan. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 29,6% terhadap total investasi nasional.

Sektor mineral masih menjadi motor utama hilirisasi dengan kontribusi Rp98,3 triliun pada periode Januari sampai Maret 2026. Komoditas nikel mendominasi dengan nilai Rp41,5 triliun, diikuti tembaga, besi baja, bauksit, hingga timah.