Jakarta: Pemerintah memastikan alokasi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayah Indonesia Timur bernilai lebih besar dibandingkan daerah lain, hususnya Maluku Utara dan Pulau Papua, Kebijakan afirmatif ini diambil untuk menyiasati tingginya rintangan logistik dan harga material bangunan di kawasan tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, nilai bantuan stimulan secara nasional dipatok rata-rata Rp20 juta per unit. Namun, besaran tersebut tidak dapat disamaratakan secara kaku untuk wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.
"Rata-rata angkanya itu Rp20 juta. Namun khusus di Maluku Utara dan Papua, angkanya kita tingkatkan lebih besar dari itu. Tingkat kesulitan di sana biasanya lebih tinggi dan harga material barangnya lebih mahal, jadi nilainya tidak bisa disamakan" tegas Maruarar di Jakarta Kamis, 23 April 2026.
Baca Juga :
Program Bedah 15.000 Rumah Sasar 17 ProvinsiMaruarar memaparkan, penyaluran dana stimulan ini bukan sekadar perbaikan fisik hunian, melainkan instrumen strategis untuk memutar roda perekonomian lokal. Dana yang cair akan langsung terserap ke pasar daerah, menghidupkan sektor logistik, dan menyerap tenaga kerja setempat.
"Anggarannya bersumber dari APBN, kami mendedikasikan lebih dari Rp8 triliun untuk bedah rumah tahun ini. Penyerapan anggaran ini akan membuat ekonomi di daerah bergerak. Toko material akan hidup, dan lapangan kerja akan bertambah" Ujar Maruarar.
Ilustrasi. Foto: Dok. Kementerian PKP.
Guna mencegah risiko salah sasaran, penentuan penerima bantuan dikunci ketat menggunakan data tunggal sosial ekonomi by name by address dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kementerian PKP kini tengah mengebut proses verifikasi lapangan yang melibatkan pendamping teknis dan pemberdayaan. Pemerintah memasang target ketat agar seluruh proyek pembedahan rumah ini rampung selambat-lambatnya pada September 2026.
