Singapura dan Malaysia menolak ide Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa untuk memajaki kapal yang lewat Selat Malaka. Pajak tersebut seperti yang dilakukan Iran di Selat Hormuz.
Dikutip dari Bloomberg, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa jalur transit melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap gratis untuk semua. Ia menegaskan Singapura tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasi Selat Malaka.
“Hak transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan tarif di wilayah sekitar kami," kata Balakrishnan dalam sebuah wawancara di acara CNBC di Singapura, dikutip pada Jumat (24/4).
Selat Malaka yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah jalur perdagangan utama untuk energi dan barang antara Samudra Hindia dan Pasifik dan dianggap sebagai titik ekonomi utama, mirip dengan Hormuz, Terusan Suez dan Panama.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada 8 April 2024 juga menyoroti posisi Indonesia di sepanjang Selat Malaka, serta Selat Sunda dan Makassar, yang menurutnya dilalui oleh 70 persen energi dan perdagangan Asia Timur.
Balakrishnan mengatakan ekonomi bergantung pada perdagangan. Namun, jalur perdagangan bebas harus tetap dipertahankan.
“Kita semua adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan. Kita semua tahu bahwa menjaga jalur perdagangan tetap terbuka adalah demi kepentingan kita,” kata Balakrishnan.
“Intinya di sini adalah bahwa ketiga negara memiliki kepentingan strategis dan selaras secara strategis dalam menjaga jalur perdagangan tetap terbuka. Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh di banyak tempat lain,” tambahnya.
Balakrishnan menekankan kebijakan jalur perdagangan bebasnya telah disampaikan kepada Beijing dan Washington. Ketika ditanya apakah Singapura pernah ditekan oleh negara lain untuk mengubah posisinya, ia menjawab “belum, bagi kami,".
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan setiap keputusan terkait Selat Malaka tidak dapat dibuat secara sepihak. Ia menegaskan bahwa negara-negara di kawasan tersebut mengadopsi pendekatan berbasis konsensus dalam hal keamanan maritim.
Mohamad Hasan mencatat bahwa Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand memiliki 'pemahaman yang kuat' tentang masalah itu dan melakukan patroli bersama di sepanjang selat untuk memastikan jalur pelayaran yang aman bagi kapal.
“Apa pun yang harus dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami, hal itu tidak dapat dilakukan secara sepihak,” kata Mohamad Hasan dikutip dari CNA, Jumat (24/4).
“Ini karena ketika kita membuat kesepakatan bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya, tidak ada keputusan sepihak. ASEAN sepenuhnya berdasarkan konsensus. Bahkan di tingkat sub-komite, semuanya berdasarkan konsensus,” tambahnya.
Sebelumnya, Purbaya menjelaskan Indonesia sejatinya memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dan energi global. Namun, hal ini tidak dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dari pematokan harga ketika kapal akan melewati jalur strategis di Selat Malaka.
Purbaya menyebut jika skema di Selat Hormuz diterapkan di Selat Malaka, Indonesia bisa memperoleh tambahan pemasukan yang cukup besar. Pendapatan itu bisa dibagi untuk tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.
“Kapal lewat Selat Malaka gak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujar Purbaya saat acara Simposium PT SMI, di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (22/4).
Purbaya menyebut jika skema di Selat Hormuz diterapkan di Selat Malaka, Indonesia bisa memperoleh tambahan pemasukan yang cukup besar. Pendapatan itu bisa dibagi untuk tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Purbaya mengumpamakan besaran pendapatan antara tiga negara tersebut sesuai dengan panjang area yang dilalui oleh Selat Malaka. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia akan mendapatkan jatah lebih besar dari Singapura.
Meski begitu, Purbaya menegaskan Indonesia bukan negara yang akan memanfaatkan selat atau jalur perdagangan untuk menambah pendapatan. “Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” tutur Purbaya.
