Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendongkrak penyerapan panel surya yang diproduksi oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan membangun 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran tertekannya industri panel surya di dalam negeri yang terdampak oleh tarif impor yang ditetapkan oleh Amerika Serikat (AS) hingga ratusan persen terhadap produk panel surya dari Indonesia.
“Arahan dari Presiden (Prabowo Subianto) itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 GW untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi, ini akan berimbang,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.
Terkait dengan advokasi untuk produk panel surya dari Indonesia yang terkena tarif impor AS, Yuliot menyampaikan masih melihat volume yang diekspor ke Amerika Serikat, dan berapa volume panel surya yang dikenakan oleh tarif AS.
Meskipun demikian, Yuliot menilai dengan Program 100 GW PLTS, terjadi peningkatan permintaan panel surya di dalam negeri.
Baca juga: ESDM nilai koperasi jadi penggerak Program 100 GW PLTS
Baca juga: TAM ESDM: Akselerasi PLTS jadi tulang punggung transisi energi RI
“Dari Ditjen EBTKE (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi) itu juga lagi membuat detailnya. Ini dilakukan prioritas itu kan 17 GW terlebih dahulu. Kemudian secara bertahap itu akan dipenuhi sampai dengan 100 GW,” ujar Yuliot.
Pada Selasa (24/2), Departemen Perdagangan AS (USDOC) mengumumkan pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) atas impor produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) kepada beberapa negara, termasuk Indonesia.
Tarif yang dikenakan kepada Indonesia, yaitu pada kisaran 85,99–143,30 persen. Penyelidikan antisubsidi panel surya masih akan berproses hingga keputusan final yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.
Secara komparatif, tarif yang dikenakan kepada Indonesia tercatat lebih rendah dibanding sejumlah negara ASEAN lainnya.
Malaysia dikenakan tarif 14–168 persen, Vietnam 68–542 persen, Thailand 99–263 persen dan Kamboja yang melampaui 3.400 persen.
Baca juga: MPR dorong peta jalan PLTS 100 GW guna percepat transisi energi
Baca juga: Kemenko Ekonomi: PLTS 100 GW buka peluang industri dalam negeri
Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran tertekannya industri panel surya di dalam negeri yang terdampak oleh tarif impor yang ditetapkan oleh Amerika Serikat (AS) hingga ratusan persen terhadap produk panel surya dari Indonesia.
“Arahan dari Presiden (Prabowo Subianto) itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 GW untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi, ini akan berimbang,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.
Terkait dengan advokasi untuk produk panel surya dari Indonesia yang terkena tarif impor AS, Yuliot menyampaikan masih melihat volume yang diekspor ke Amerika Serikat, dan berapa volume panel surya yang dikenakan oleh tarif AS.
Meskipun demikian, Yuliot menilai dengan Program 100 GW PLTS, terjadi peningkatan permintaan panel surya di dalam negeri.
Baca juga: ESDM nilai koperasi jadi penggerak Program 100 GW PLTS
Baca juga: TAM ESDM: Akselerasi PLTS jadi tulang punggung transisi energi RI
“Dari Ditjen EBTKE (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi) itu juga lagi membuat detailnya. Ini dilakukan prioritas itu kan 17 GW terlebih dahulu. Kemudian secara bertahap itu akan dipenuhi sampai dengan 100 GW,” ujar Yuliot.
Pada Selasa (24/2), Departemen Perdagangan AS (USDOC) mengumumkan pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) atas impor produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) kepada beberapa negara, termasuk Indonesia.
Tarif yang dikenakan kepada Indonesia, yaitu pada kisaran 85,99–143,30 persen. Penyelidikan antisubsidi panel surya masih akan berproses hingga keputusan final yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.
Secara komparatif, tarif yang dikenakan kepada Indonesia tercatat lebih rendah dibanding sejumlah negara ASEAN lainnya.
Malaysia dikenakan tarif 14–168 persen, Vietnam 68–542 persen, Thailand 99–263 persen dan Kamboja yang melampaui 3.400 persen.
Baca juga: MPR dorong peta jalan PLTS 100 GW guna percepat transisi energi
Baca juga: Kemenko Ekonomi: PLTS 100 GW buka peluang industri dalam negeri
