Operasi penangkapan massal ikan sapu-sapu (Hypostomus plecostomus) di perairan DKI Jakarta pada April 2026 harus menjadi tamparan keras bagi pemangku kebijakan. Keberhasilan memanen hampir 7 ton spesies invasif dalam satu hari memang patut mendapat apresiasi sebagai langkah taktis. Namun, euforia sesaat ini tidak boleh mengaburkan fakta mendasar.
Fenomena ini adalah puncak gunung es dari kegagalan sistemik dalam menjaga kualitas air dan keanekaragaman hayati perairan tawar kita. Menyapu bersih ikan tersebut dari hilir sungai sekadar menjadi obat penawar luka, bukan penyembuh akar penyakit.
Spesies pendatang asal perairan tawar Amerika Selatan ini masuk ke Indonesia pada dekade 1970 hingga 1980 murni melalui jalur perdagangan ikan hias. Berawal dari fungsi komersial sebagai pembersih dinding akuarium, nasib spesies ini berubah drastis akibat kelalaian manusia.
Banyak pemilik yang tidak bertanggung jawab melepasliarkan ikan yang sudah membesar ke perairan bebas. Bencana banjir besar di kawasan perkotaan turut mempercepat proses invasi dari kolam warga ke aliran sungai.
Tanpa kehadiran predator alami seperti buaya kaiman (Caiman crocodilus), populasi mereka meledak tak terkendali. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat ikan ini menjadi ancaman nyata karena memakan telur ikan asli dan merusak struktur turap pinggiran sungai melalui kebiasaan membuat lubang sarang.
Dominasi mutlak spesies ini membuktikan tingkat pencemaran air yang sangat kritis. Pakar dari Universitas Airlangga menegaskan bahwa meledaknya populasi ikan sapu-sapu adalah alarm kerusakan ekosistem. Spesies endemik telah mati lemas karena tidak sanggup bertahan dalam air yang tercemar limbah domestik, industri, serta rendah oksigen.
Ruang kosong ekologi tersebut kemudian diambil alih oleh ikan sapu-sapu yang memiliki daya tahan ekstrem. Lonjakan populasi hingga 24 kali lipat di Sungai Ciliwung dalam 15 tahun terakhir menjadi bukti empiris yang tidak bisa dibantah.
Krisis ini tidak lagi berstatus lokal di ibu kota. Invasi biologis telah merambah secara masif ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Aliran penyangga di hulu seperti Depok dan Bogor kini dikuasai oleh spesies yang sama. Laporan serupa muncul dari wilayah Semarang dan perairan sekitar Surabaya. Spesies ini dengan cepat menggeser keberadaan ikan lokal di berbagai waduk dan kanal akibat kondisi perairan yang sama tercemarnya dengan Jakarta.
Kondisi tersebut memunculkan ancaman turunan yang mematikan bagi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Kajian lintas institusi, termasuk dari IPB University dan Universitas Al-Azhar Indonesia, membuktikan spesies ini adalah bioakumulator atau penyerap racun yang sangat kuat. Ikan sapu-sapu di perairan kota terbukti mengandung logam berat yang jauh melampaui ambang batas aman. Kandungan timbal (Pb) menembus 3,45 mg/kg dan kadmium (Cd) mencapai 0,5 mg/kg. Belum lagi temuan merkuri, arsen, kromium, timah, serta bakteri berbahaya seperti Salmonella.
Narasi untuk mengonsumsi ikan ini dengan dalih pemenuhan protein murah sangat menyesatkan. Paparan logam berat berisiko memicu keracunan akut, disfungsi ginjal, kerusakan saraf neurologis, hingga meningkatkan risiko kanker secara berlipat ganda.
Respons pemerintah dalam mengeksekusi hasil tangkapan juga wajib dievaluasi secara etika. Praktik mengubur massal ikan dalam kondisi hidup yang sempat menuai kecaman publik harus segera dihentikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tepat mengingatkan pentingnya prinsip ihsan atau berbuat baik dalam proses pemusnahan hewan.
Membiarkan makhluk hidup mati perlahan karena kehabisan oksigen di daratan kering sangat menyiksa. Ikan sapu-sapu memiliki anatomi khusus yang membuat mereka mampu bertahan hidup hingga 13 jam di darat. Oleh karena itu, eksekusi harus menggunakan metode kematian instan. Pemisahan kepala secara langsung atau eutanasia melalui penurunan suhu drastis menggunakan es terbukti jauh lebih saintifik dan manusiawi.
Penyelesaian darurat ekologi ini menuntut kebijakan struktural yang terintegrasi. Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus menghentikan pendekatan reaktif semata dan mulai mengadopsi mitigasi berbasis pemodelan spasial guna memetakan sebaran invasi secara presisi di seluruh wilayah. Kedua, penegakan hukum lingkungan harus dijalankan tanpa kompromi.
Industri yang membuang limbah berbahaya harus dijatuhi sanksi berat untuk memutus siklus pencemaran. Ketiga, tata niaga perdagangan ikan hias eksotis wajib diperketat disertai edukasi publik yang masif agar praktik pelepasliaran ilegal berhenti sepenuhnya. Tanpa komitmen untuk merestorasi kualitas air sungai, perairan tawar kita hanya akan terus menjadi kuburan bagi biodiversitas lokal.
Randi Syafutra. Dosen Konservasi Sumber Daya Alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University, & Pendiri TERRA Indonesia.
(rdp/imk)
