Pantau - Komisi VII DPR RI menyoroti penguatan implementasi program kementerian di daerah, khususnya di Provinsi Lampung, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Fokus Implementasi Program di DaerahKetua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa program pemerintah tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan semata.
Ia menyatakan bahwa setiap program harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan konkret di lapangan.
"Program itu ada yang berupa kebijakan dan ada yang berupa kegiatan konkret. Keduanya harus bisa diimplementasikan di daerah agar dampaknya benar-benar dirasakan," ujarnya.
Lampung dinilai memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota sehingga seluruh potensi yang ada perlu dimaksimalkan.
Program dari kementerian mitra seperti Kementerian Perindustrian diharapkan mampu hadir secara nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat daerah.
Penguatan Sektor Pariwisata dan UMKMSelain sektor industri, pariwisata Lampung disebut memiliki potensi besar dengan tingginya jumlah wisatawan domestik.
Pengembangan sektor pariwisata dinilai membutuhkan keterlibatan aktif Kementerian Pariwisata agar lebih optimal.
Sektor UMKM juga menjadi perhatian utama karena jumlah pelaku usaha yang besar dan ragam produk yang dihasilkan, termasuk industri keripik.
Penguatan permodalan melalui kredit usaha rakyat dianggap penting untuk mendorong UMKM naik kelas.
"Dukungan permodalan dari bank penyalur KUR sangat penting agar UMKM bisa naik kelas dan memperluas usahanya," katanya.
Pengembangan ekonomi kreatif turut didorong melalui standarisasi produk oleh Badan Standardisasi Nasional agar lebih mudah dipasarkan.
Produk yang memenuhi standar dinilai memiliki peluang lebih besar dalam membuka lapangan kerja.
Tantangan Energi dan Ketahanan EkonomiTantangan global seperti geopolitik disebut berdampak pada kenaikan harga energi seperti BBM dan gas.
Pemerintah diminta memperbaiki sistem penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Data penerima subsidi harus diperbarui. Yang berhak harus mendapatkan, dan yang tidak berhak harus dikeluarkan. Itu prinsip keadilan," ungkapnya.
Pemerintah juga didorong untuk mencari alternatif energi seperti energi nabati dan listrik seiring perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Masyarakat diimbau untuk melakukan penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan langkah tersebut, optimistis ketahanan ekonomi nasional, khususnya di daerah seperti Lampung, dapat semakin kuat di tengah tantangan global yang terus berkembang.
