Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes Jepang untuk Indonesia, Mitsuru Myochin, memberikan penjelasan soal Jepang yang akan memberikan bantuan sebesar USD 10 miliar atau setara dengan Rp 171,67 triliun kepada negara-negara di Asia. Rencana ini sebelumnya diungkap oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi dalam pertemuan virtual dengan para pemimpin kawasan pada Rabu (15/4) lalu.
Myochin mengungkap bantuan keuangan itu dinamakan Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia atau Power Asia. Dengan total dukungan mencapai Rp 171,67 triliun, apa saja yang akan didapatkan oleh negara-negara Asia?
"Lewat program ini dapat mengimpor hingga 1,2 miliar barel minyak mentah setiap tahunnya, yang setara dengan kebutuhan impor minyak mentah tahunan Asia," kata Myochin dalam diskusi dengan wartawan di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, dikutip Jumat (24/4).
Myochin mengatakan terdapat dua pilar utama dalam inisiatif ini. Yang pertama adalah pilar tanggap darurat, utamanya dalam menghadapi situasi di tengah lonjakan harga minyak akibat blokade Selat Hormuz.
"Sebagai contoh, dukungan pasokan untuk perusahaan lokal. Di Indonesia, terdapat dukungan keuangan untuk perusahaan Indonesia dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kedua, dukungan keuangan untuk pemerintah negara-negara Asia. Ketiga, kolaborasi dengan organisasi internasional seperti Asian Development Bank (ADB) dan IEA (OECD)," jelas Myochin.
Pilar yang kedua adalah pilar perspektif jangka menengah dan panjang. Myochin mengatakan lewat pilar kedua ini, Jepang ingin mengatasi masalah struktural untuk membuat ekonomi lebih tangguh terhadap krisis yang akan datang.
"Memperkuat sistem pasokan energi, diversifikasi sumber energi, dan meningkatkan efisiensi industri energi," ujarnya.
Myochin melanjutkan dalam pertemuan virtual yang dilakukan Takaichi, negara-negara yang hadir tidak hanya dari ASEAN, tapi juga ada dari Australia, Korea Selatan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka yang juga ingin melindungi rantai pasokan energi di kawasan.
"Tapi kapan program ini akan berjalan dan siapa saja yang dapat berpartisipasi masih dalam pembicaraan. Pada 15 April, para pemimpin baru menyetujui inisiatif ini dan sekarang tengah mendelegasikan level kementerian untuk mendiskusikan detailnya," tuturnya.
Myochin mengatakan, setiap negara diminta untuk mengajukan permintaan terlebih dahulu sebelum Jepang memproses bantuan keuangan ke negara-negara tersebut.
"Bantuan Jepang memprioritaskan negara penerima. Jadi, kami menunggu permintaan konkret dari negara-negara tersebut, termasuk Indonesia," pungkasnya.
