jpnn.com, JAKARTA - Nasib pilu dialami Isaak Semuel Boekorsjom, masyarakat adat asal Papua Barat Daya. Niat tulus membagikan tanah adat warisan orang tua kepada saudara-saudaranya justru berujung kehilangan hak akibat dugaan pemalsuan tanda tangan.
Ironisnya, meski mengeklaim mengantongi bukti kuat, laporan Isaak justru dihentikan oleh Polresta Sorong. Merasa ada yang janggal, Isaak kini meminta Mabes Polri turun tangan menyelidiki penghentian perkara tersebut.
BACA JUGA: Gibran Disarankan Berkantor di Papua, Efriza: Tanpa Kebijakan Jelas, Percuma!
Permintaan keadilan itu dituangkan dalam surat permohonan penegasan hukum yang dilayangkan kepada Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol Agus Nugroho, Kamis (23/4).
Dalam suratnya, Isaak menegaskan dirinya adalah pemilik sah tanah adat berdasarkan hibah orang tua pada 1998, yang diperkuat dokumen resmi pada 2002.
BACA JUGA: Kunjungan Wapres ke Papua Dikritik, Deddy Komisi II Kasih Saran Ini Buat Gibran
"Tahun 1998, tanah adat saya terima sebagai hibah penuh dari orang tua. Hak ini sah, murni, dan tidak terbantahkan. Demi rasa keadilan, saya membagi sebagian tanah kepada kakak-adik agar keluarga turut merasakan warisan leluhur," ujar Isaak dalam keterangan, Jumat (24/4).
Isaak membeberkan bahwa pada tahun 2002, surat pelepasan hak dari orang tuanya, Harun Kalagison, atas tanah seluas ±42.465 m² telah teregister resmi di Kelurahan Malaingkedi dan Distrik Sorong Timur.
BACA JUGA: Festival Teluk Wondama 2025, Poros Pariwisata Papua Barat
Namun, prahara muncul pada 2011. Kakak kandungnya, Rosina Boekorsyom disebut memunculkan dokumen pelepasan hak dengan tanda tangan Isaak yang diduga dipalsukan.
"Dokumen itu terbukti tidak pernah teregister, sebagaimana surat resmi dari Kelurahan Malaingkedi dan Distrik Sorong Utara tahun 2024," tegasnya.
Berbekal dokumen bodong itu, pada 2020 Rosina menyerahkan tanah tersebut kepada Dahlan, pemilik Hotel Vega. Walhasil, BPN Kota Sorong menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01597 atas nama Dahlan.
"Sertifikat ini secara administrasi tampak sah, tetapi substansinya cacat hukum. Putusan PN Sorong Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Son bahkan menegaskan adanya indikasi pemalsuan surat dan menyarankan proses pidana," ungkap Isaak.
Sayangnya, rekomendasi hakim dan bukti-bukti tersebut seolah mentok di tangan aparat kepolisian dan BPN.
Isaak bahkan menceritakan kejadian pahit pada 2023, di mana keponakannya yang berjuang mempertahankan tanah ulayat justru dikriminalisasi dan ditahan oleh Polresta Sorong.
"Mereka diperlakukan sebagai penjahat hanya karena berdiri di tanah ulayat kami sendiri," ucapnya dengan nada kesal.
Isaak mencium adanya aroma permainan mafia tanah yang melibatkan oknum aparat.
Hal ini didasari atas penghentian laporan pidananya (LP/B/723/X/2024 & LP/B/776/X/2025) melalui SP3 dan SP2Lid oleh Polresta Sorong meski menurut Isaak pihak terlapor sudah mengakui perbuatannya.
"Bukti jelas diabaikan. Ini menunjukkan adanya permainan mafia tanah dengan keterlibatan oknum aparat," tudingnya.
Melalui suratnya ke Mabes Polri, Isaak mendesak Divisi Hukum Polri untuk membuka kembali penyelidikan kasus pemalsuan dokumen dan penyerobotan tanah ini.
Dia meminta polisi menjerat pelaku dengan Pasal 391 dan 392 KUHP baru, serta menindak tegas oknum Polresta Sorong yang diduga membekingi mafia tanah.
"Kami juga meminta koordinasi dengan ATR/BPN untuk membatalkan SHM Nomor 01597tersebut. Kembalikan hak tanah adat kepada kami agar martabat rakyat adat dipulihkan," pungkas Isaak.(mcr8/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
