Tingkat kelahiran di Tiongkok terus mengalami pertumbuhan negatif selama bertahun-tahun, sehingga pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) kembali meningkatkan kebijakan pro-kelahiran.
Baru-baru ini, 15 departemen partai dan pemerintah bersama-sama mengeluarkan sebuah dokumen, yang mencakup layanan perjodohan, dukungan perumahan, hingga subsidi pengasuhan anak untuk meningkatkan keinginan kaum muda menikah dan memiliki anak. Namun, para analis menilai bahwa tanpa penyelesaian tekanan ekonomi dan masalah struktural sosial, kebijakan semacam ini kemungkinan sulit berhasil.
EtIndonesia. Pada April 2026, Administrasi Siber Tiongkok, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan total 15 lembaga lainnya bersama-sama menerbitkan sebuah “opini” kebijakan. Dokumen tersebut menyebutkan perlunya intervensi kebijakan “rantai penuh” untuk mendorong pembangunan kota ramah pemuda serta memperkuat pembinaan nilai-nilai pernikahan.
Dokumen itu juga menekankan penyempurnaan sistem layanan perkenalan dan perjodohan, mendorong nilai pernikahan, serta memperkenalkan kebijakan dukungan kelahiran seperti subsidi pengasuhan anak.
Selain itu, diusulkan pula penciptaan lingkungan ramah kelahiran, termasuk pembangunan “rumah sakit ramah kelahiran” dan “rumah sakit ramah anak”, serta menjamin anak-anak pekerja migran di kota mendapatkan akses pendidikan yang setara.
Para analis menilai, harapan PKT pada kebijakan ini untuk meningkatkan angka kelahiran mencerminkan semakin kuatnya tren “tidak menikah, tidak punya anak, dan pasrah (tang ping)” di kalangan anak muda. Penyusutan populasi telah mulai berdampak pada ekonomi dan struktur sosial.
Kepala Aliansi Pengacara Hak Asasi Manusia Tiongkok di luar negeri, Wu Shaoping, mengatakan bahwa penyusutan populasi yang cepat dapat memicu efek domino berbagai masalah sosial: berkurangnya tenaga kerja, meningkatnya beban pensiun, kekurangan talenta muda, menurunnya daya konsumsi masyarakat, serta perlambatan ekonomi secara keseluruhan.
Wakil ketua Federasi untuk Demokrasi di Tiongkok sekaligus juru bicara Pena Independen Tiongkok, Sheng Xue, menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan baru ini jelas untuk meningkatkan jumlah penduduk.
Sheng Xue mengatakan, sejak akhir 1970-an hingga 2003, kebijakan satu anak telah menyebabkan berkurangnya ratusan juta kelahiran secara artifisial. Pemerintah sendiri mengakui bahwa kebijakan keluarga berencana selama hampir 40 tahun membuat lebih dari 400 juta bayi tidak lahir.
Ia juga mengkritik bahwa kini pemerintah berbalik menggunakan pendekatan administratif dan sistemik di berbagai bidang—politik, ekonomi, budaya, dan sosial—untuk mendorong peningkatan populasi. Menurutnya, jumlah kematian selama masa pandemi masih menjadi tanda tanya besar karena data resmi dinilai tidak transparan.
Selain itu, upaya pemerintah mendorong kelahiran juga dikaitkan dengan dampak pandemi selama tiga tahun, di mana meski data resmi ditekan, berbagai rekaman menunjukkan lonjakan kematian dan antrean panjang di krematorium.
Sheng Xue juga menyinggung berbagai faktor lain yang menurutnya berkontribusi terhadap berkurangnya populasi, termasuk meningkatnya insiden kekerasan sosial dan tekanan dari kekuasaan negara, sehingga sulit mengetahui angka pasti jumlah korban.
Ia menambahkan bahwa kekurangan tenaga usia produktif kini semakin nyata, sementara penuaan populasi juga semakin serius. Di sisi lain, banyak anak muda menganggur, perusahaan dan pabrik tutup, dan banyak orang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan populasi, seharusnya terlebih dahulu memastikan kesejahteraan masyarakat yang ada. Tanpa pekerjaan dan pendapatan yang memadai, sulit bagi generasi muda untuk menikah dan memiliki anak, meskipun ada subsidi.
Wu Shaoping juga meragukan implementasi kebijakan baru ini. Ia menilai bahwa kebijakan kesejahteraan yang diumumkan sebelumnya sering kali hanya berhenti di tingkat dokumen dan tidak benar-benar dilaksanakan, apalagi membutuhkan dukungan anggaran yang besar.
Ia menambahkan bahwa dengan kondisi ekonomi domestik yang lemah—baik investasi maupun konsumsi—serta tekanan tambahan dari krisis energi, banyak daerah mengalami penurunan pendapatan fiskal, sehingga mempertanyakan sumber dana untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Tingkat kelahiran di Tiongkok telah menurun selama bertahun-tahun. Program insentif kelahiran dan subsidi pengasuhan anak yang sebelumnya diluncurkan di berbagai daerah bahkan telah dihentikan atau ditarik kembali pada tahun 2025.
Para analis menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah mencoba mendorong kebijakan sistematis lintas departemen untuk meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran, efektivitasnya tetap terbatas karena tekanan ekonomi, perubahan nilai sosial, dan lemahnya pelaksanaan kebijakan.
Disunting/Diwawancarai oleh Li Yun – NTD
