Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera terus mempercepat rehabilitasi lahan sawah yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dikutip dari keterangan Satgas PRR, langkah percepatan rehabilitasi ini dilakukan dengan skema revitalisasi lahan yang dibarengi dengan perlindungan lahan agar tidak beralih fungsi, untuk menjamin keberlanjutan pasokan beras dan ketahanan pangan daerah, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap lahan pertanian terdampak, sekaligus memastikan luas lahan produktif tetap terjaga meskipun terjadi kerusakan akibat bencana.
Baca juga: Kasatgass PRR apresiasi kesigapan tim penanganan "sinkhole" di Aceh
Ia mengungkapkan pemerintah tidak hanya berfokus merehabilitasi lahan terdampak dengan revitalisasi lahan dan cetak sawah, namun juga turut diperkuat dengan kebijakan perlindungan lahan agar tidak beralih fungsi, sehingga produktivitas pangan tetap terjaga.
“Proteksi lahan pertanian di daerah itu menjadi fokus pemerintah. Kita sudah rapat, kita sudah tegaskan tidak boleh alih fungsi lahan, titik. Dan ini sudah ada undang-undangnya, jadi tidak boleh lagi ada pelanggaran,” kata Amran saat melakukan kunjungan di gudang Bulog, Karawang, Kamis (23/4).
Seraya melakukan pendataan lahan rusak, pemerintah juga secara paralel memberikan bantuan pertanian berupa bibit dan benih unggul. Hal itu dilakukan untuk memastikan petani bisa segera kembali menanam pascabencana.
"Semua yang terkena dampak, pemerintah memberikan bantuan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semua sawah yang rusak itu ditanggung oleh pemerintah,” kata Amran.
Berdasarkan data Satgas PRR 24 April 2026, tercatat dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi sawah di tiga provinsi terdampak, sebanyak 2.045 hektare lahan telah direhabilitasi dan 12.126 hektare masih dalam proses penanganan.
Baca juga: Bertahan di tanah leluhur, berdamai dengan lumpur
Rinciannya, di Provinsi Aceh dari 31.464 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 116 hektare sawah selesai direhabilitasi. Di Sumut, dari 7.336 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 224 hektare selesai direhabilitasi. Adapun di Sumbar dari 3.902 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 1.705 hektare rampung direhabilitasi.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan rehabilitasi sawah tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lahan, tetapi juga mencakup penguatan aspek legalitas melalui pemutakhiran data pertanahan. Menurutnya, langkah ini penting agar lahan yang kembali produktif memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Karena BPN ini di bawah Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid), mungkin perlu ada instruksi kepada jajaran agar proaktif bekerja sama dengan Pemda untuk menyelesaikan persoalan tanah, batas lahan, sekaligus membantu sertifikat yang hilang,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4).
Ia menambahkan, pemerintah daerah diminta aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN setempat dalam proses pendataan ulang lahan warga. Jika menemui kendala, pemerintah pusat akan turun tangan untuk memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tepat.
Baca juga: Mualem: Pemulihan Aceh butuh dukungan besar pemerintah pusat
Dikutip dari keterangan Satgas PRR, langkah percepatan rehabilitasi ini dilakukan dengan skema revitalisasi lahan yang dibarengi dengan perlindungan lahan agar tidak beralih fungsi, untuk menjamin keberlanjutan pasokan beras dan ketahanan pangan daerah, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap lahan pertanian terdampak, sekaligus memastikan luas lahan produktif tetap terjaga meskipun terjadi kerusakan akibat bencana.
Baca juga: Kasatgass PRR apresiasi kesigapan tim penanganan "sinkhole" di Aceh
Ia mengungkapkan pemerintah tidak hanya berfokus merehabilitasi lahan terdampak dengan revitalisasi lahan dan cetak sawah, namun juga turut diperkuat dengan kebijakan perlindungan lahan agar tidak beralih fungsi, sehingga produktivitas pangan tetap terjaga.
“Proteksi lahan pertanian di daerah itu menjadi fokus pemerintah. Kita sudah rapat, kita sudah tegaskan tidak boleh alih fungsi lahan, titik. Dan ini sudah ada undang-undangnya, jadi tidak boleh lagi ada pelanggaran,” kata Amran saat melakukan kunjungan di gudang Bulog, Karawang, Kamis (23/4).
Seraya melakukan pendataan lahan rusak, pemerintah juga secara paralel memberikan bantuan pertanian berupa bibit dan benih unggul. Hal itu dilakukan untuk memastikan petani bisa segera kembali menanam pascabencana.
"Semua yang terkena dampak, pemerintah memberikan bantuan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semua sawah yang rusak itu ditanggung oleh pemerintah,” kata Amran.
Berdasarkan data Satgas PRR 24 April 2026, tercatat dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi sawah di tiga provinsi terdampak, sebanyak 2.045 hektare lahan telah direhabilitasi dan 12.126 hektare masih dalam proses penanganan.
Baca juga: Bertahan di tanah leluhur, berdamai dengan lumpur
Rinciannya, di Provinsi Aceh dari 31.464 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 116 hektare sawah selesai direhabilitasi. Di Sumut, dari 7.336 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 224 hektare selesai direhabilitasi. Adapun di Sumbar dari 3.902 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 1.705 hektare rampung direhabilitasi.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan rehabilitasi sawah tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lahan, tetapi juga mencakup penguatan aspek legalitas melalui pemutakhiran data pertanahan. Menurutnya, langkah ini penting agar lahan yang kembali produktif memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Karena BPN ini di bawah Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid), mungkin perlu ada instruksi kepada jajaran agar proaktif bekerja sama dengan Pemda untuk menyelesaikan persoalan tanah, batas lahan, sekaligus membantu sertifikat yang hilang,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4).
Ia menambahkan, pemerintah daerah diminta aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN setempat dalam proses pendataan ulang lahan warga. Jika menemui kendala, pemerintah pusat akan turun tangan untuk memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tepat.
Baca juga: Mualem: Pemulihan Aceh butuh dukungan besar pemerintah pusat
