Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membenarkan adanya pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Dadan menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan untuk penggunaan layanan selama April hingga Desember 2026, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program secara nasional.
Menurut dia, keberhasilan program MBG tidak hanya bertumpu pada distribusi bantuan di lapangan, tetapi juga pada keseragaman pemahaman seluruh pihak yang terlibat terhadap arahan dan standar program.
"Pelaksanaan MBG tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga pada memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan yang sama," kata Dadan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).
“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” sambung dia.
Ia mengatakan sistem komunikasi digital berskala besar dibutuhkan agar penyampaian informasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga petugas lapangan dapat berjalan selaras.
Dalam pelaksanaan program nasional yang melibatkan banyak pihak, kata dia, koordinasi yang cepat, dilakukan secara serentak, dan memiliki dokumentasi yang baik menjadi kebutuhan penting.
Dadan menjelaskan layanan yang diadakan bukan sekadar aplikasi rapat virtual biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang berada di bawah pengelolaan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.
"Layanan video conference merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN," terang dia.
Platform tersebut disebut mampu melayani sekitar 5.000 pengguna aktif dan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Layanan ini nantinya dimanfaatkan oleh seluruh jajaran BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya atau setingkat eselon I, pimpinan tinggi pratama setingkat eselon II, pejabat administrator eselon III, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Menurut Dadan, penggunaan fasilitas tersebut ditujukan agar instruksi dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh para pelaksana di seluruh wilayah.
